Logo RTC
Logo AMSI
Logo HUT RTC Ke 23
 
 
Mengancam Industri Sawit, Pakar Hukum Kritisi Perpres Penertiban Kawasan Hutan

riauterkini-PEKANBARU- Perpres No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan menuai banyak kritik. Dasar hukum ini dikhawatirkan memberi dampak buruk dan berdampak jangka panjang. Salah satunya, terhadap industri kelapa sawit nasional dan usaha-usaha yang terkait dengan penggunaan lahan.

Karena peraturan itu, operasional di perkebunan kelapa sawit bisa terganggu, beban finansial membengkak, dan terjadi PHK massal. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, “Program pemerintah untuk Indonesia Emas 2045 tidak akan jalan,” ujar pakar hukum kehutanan, Dr. Sadino, SH., MH.

Kritik terhadap Perpres No.5 tahun 2025 tersebut disampaikan dosen pascasarjana Universitas Al-Azhar ini pada acara Fokus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan dalam rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) di Pekanbaru, Sabtu (8/2).

Sadino menilai, kebijakan penetapan kawasan hutan kontraproduktif. Saat ini kawasan hutan yang tidak menjadi hutan atau tanah terlantar dan semak belukar luasnya mencapai 31,84 juta ha. Sementara, yang menjadi dispute (permasalahan) antara kawasan hutan dan perkebunan hanya seluas 4,27 juta hektar, termasuk di dalamnya perkebunan sawit seluas 3,37 juta ha.

“Dengan proporsi antara lahan hutan yang terlantar dan lahan produktif perkebunan sawit yang tampak kecil itu (3,37 juta ha), mengapa yang menjadi fokus perhatian para penyusun peraturan justru lahan yang berkaitan dengan perkebunan kelapa sawit saja,” tegas Dr. Sadino.

Padahal, menurut Sadino, jika seluruh luasan tersebut akan dihutankan, program pemerintah untuk Indonesia Emas 2045 terancam tidak akan jalan. Ditengah pemberhentian pemberian izin baru unthk kelapa sawit (moratorium) dan stagnasi produksi yang sudah terjadi beberapa tahun ini tidak akan bisa memenuhi kebutuhan untuk program mandatori biodiesel dan hilirisasi lainnya.

“Dengan penetapan kawasan hutan ini potensi berkurangnya luasan lahan perkebunan kelapa sawit dan berimpas pada produksi nasional. Sedangkan untuk mewujudkan visi Indonesia emas sawit menjadi salah satu tulang punggung pertumbuhan perekonomian.” Tegas Sadino.

Agus Suryoko, narasumber FGD yang mewakili Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau sekaligus Ketua Tim Substansi Penegakan Hukum Provinsi Riau, menguatkan informasi bahwa perubahan-perubahan status kawasan itu memang terjadi.

Di Provinsi Riau, misalnya, ada 1,83 juta ha lahan yang sudah terbangun kemudian ditetapkan sebagai kawasan yang masuk ke dalam kawasan hutan. Di atas lahan tersebut sudah terbangun perkebunan, pertambangan dan usaha lainnya seperti tambak, pertanian bahkan permukiman penduduk.

Kritik terhadap perpres tentang penertiban kawasan hutan juga disampaikan Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Riau, Muller Tampubolon. Menurutnya, aturan penertiban kawasan hutan harus didukung, namun perlu perbaikan ekstra agar pelaksanaan di lapangan bisa efektif.

“Harus ada langkah-langkah konkrit yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan hutan sekaligus penyelesaian lahan hutan yang terpakai untuk kebun, tambang dan lainnya tanpa menimbulkan dampak ekonomi yang luas,” tegas Muller.

Sanksi tak hanya mengancam pengusaha namun juga masyarakat


Menurut Dr. Sadino, peraturan ini juga bertentangan dengan jiwa dan semangat UU No.6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan PP No. 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Terutama, karena perpres menggunakan sanksi pidana dalam penertiban kawasan hutan, sementara ketentuan dua landasan hukum di atasnya itu menekankan prinsip ultimum remedium, yaitu mengedepankan sanksi administratif sebelum pidana.

Pembentukan kelembagaan satuan tugas (Satgas) dalam perpres ini juga perlu dikritisi. Menurut Sadino, satgas melampaui tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan kewenangannya. Misalnya, dengan menempatkan Kejaksaan Agung sebagai leading sector dalam penertiban kawasan hutan, padahal kewenangan ini seharusnya berada di bawah Kementerian Kehutanan.

“Ini menambah daftar instansi yang terlalu offside kewenangan terkait penyelesaian keterlanjuran kawasan hutan,” ujar Dr. Sadino.

Tak hanya itu, dengan ditugaskannya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) dalam penegakan hukum penertiban kawasan hutan, menimbulkan asumsi bahwa pemanggilan ataupun proses klarifikasi atas dugaan tumpang tindih lahan ini seakan-akan merupakan sebuah kasus korupsi.

Isu atau tuduhan korupsi tentu dapat mengganggu reputasi para pelaku industri. Secara operasional juga bisa menimbulkan ketidaknyamanan berinvestasi.

Kekhawatiran serupa juga bisa saja menghantui masyarakat petani sawit. “Saya tidak terima kalau masyarakat dipidana gara-gara penetapan kawasan hutan, padahal statusnya baru ditunjuk menjadi kawasan hutan,” tegas Sadino.

Sadino juga menilai konsep “Penguasaan Kembali dan Pemulihan Aset di Kawasan Hutan" yang diatur dalam Perpres No. 5 Tahun 2025 ini tidak memiliki definisi dan mekanisme yang jelas, berpotensi multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha sawit.***(rls)

 
BERITA SEBELUMNYA :
Advertorial
Jumat, 20 Nopember 2026

Pembukaan MTQ ke-56 Inhil, 623 Peserta dari 20 Kecamatan Ambil Bagian

Pembukaan MTQ ke-56 Inhil, 623 Peserta dari 20 Kecamatan Ambil Bagian

Galeri
Jumat, 20 Nopember 2026

Galeri, Bupati H. Herman Buka MTQ ke-56 Tingkat Kabupaten Inhil di Kecamatan Pulau Burung

Galeri, Bupati H. Herman Buka MTQ ke-56 Tingkat Kabupaten Inhil di Kecamatan Pulau Burung

Advertorial
Kamis, 19 Nopember 2026

Bupati Herman: Kemeriahan Pawai Taaruf MTQ ke-56 Inhil, Bukan Hiburan Semata tapi Media Syiar Islam

Bupati Herman Nilai Kemeriahan Pawai Taaruf MTQ ke 56 Inhil, Bukan Sekadar Hiburan Semata Tapi Menjadi Media Syiar Islam.

Advertorial
Kamis, 19 Nopember 2026

Bupati Herman Tekankan Akurasi Data dalam Persiapan Penghitungan Ekonomi Inhil Setiap Triwulan

Bupati Herman Tekankan Akurasi Data dalam Persiapan Penghitungan Ekonomi Inhil Setiap Triwulan

Galeri
Sabtu, 31 Oktober 2026

Hari Santri Nasional, Bupati Inhu Tegaskan Beranilah Mengatakan Tidak Pada Narkoba

Hari Santri Nasional, Bupati Inhu Tegaskan Beranilah Mengatakan Tidak Pada Narkoba

Advertorial
Kamis, 19 Nopember 2026

Diikuti 3.048 Peserta dari 20 Kecamatan, Bupati H. Herman Bersama Ketua TP PKK Lepas Pawai Ta'aruf MTQ Ke-56 Inhil

Diikuti 3.048 Peserta dari 20 Kecamatan Bupati H. Herman Bersama Ketua TP PKK Lepas Pawai Ta'aruf MTQ Ke-56 Inhil

Berita Lainnya

Jumat, 20 Nopember 2026

Galeri, Bupati H. Herman Buka MTQ ke-56 Tingkat Kabupaten Inhil di Kecamatan Pulau Burung


Jumat, 20 Nopember 2026

Polda Riau-PTPN IV PalmCo Perkuat Sinergi Berantas Jaringan Pencurian Sawit dan Narkoba


Jumat, 20 Nopember 2026

Polsek Tanah Putih Sigap Urai Kepadatan Arus di Menggala-Pujud


Jumat, 20 Nopember 2026

Diguyur Hujan, Imigrasi dan Rutan Siak Tetap Khidmat Peringati Hari Bakti Kemenimipas


Jumat, 20 Nopember 2026

PPN Sumbagut Hadirkan SPBU Nelayan Keenam di Riau


Jumat, 20 Nopember 2026

Didukung MUFG, Danamon dan Adira, Kembali Jadi Mitra Strategis IIMS 2027


Jumat, 20 Nopember 2026

Promosikan Wisata Liburan di Malaysia, Tourism Malaysia Medan Hadir di CFD Pekanbaru


Jumat, 20 Nopember 2026

Mantan Kepala SPN Polda Riau Ditahan, Dugaan Penipuan Berkedok Lulus Bintara TNI-Polri


Kamis, 19 Nopember 2026

Nekat Tabrak Mobil Petugas, Bandar Narkoba di Rohil Dibekuk, 754,5 Gram Sabu Disita


Kamis, 19 Nopember 2026

DPRD Kuansing Gelar Rapat Paripurna ke-31, Pemkab Sampaikan Nota Pengantar RAPBD Tahun Anggaran 2027


Kamis, 19 Nopember 2026

RAPP Raih Penghargaan Nasional Kemenkes RI, Kategori Perusahaan dengan Pelindungan Kesehatan Kerja bagi Pekerja Perempuan


Kamis, 19 Nopember 2026

Pertamina Patra Niaga Kilang Dumai Beri Bantuan 1.060 Paket Perlengkapan Sekolah


Kamis, 19 Nopember 2026

Bupati Herman: Kemeriahan Pawai Taaruf MTQ ke-56 Inhil, Bukan Hiburan Semata tapi Media Syiar Islam


Kamis, 19 Nopember 2026

RAPBD Pekanbaru 2027 Diproyeksikan Rp3,044 Triliun, Agung Nugroho Prioritaskan Kesehatan hingga Infrastruktur


Kamis, 19 Nopember 2026

Bupati Herman Tekankan Akurasi Data dalam Persiapan Penghitungan Ekonomi Inhil Setiap Triwulan


Kamis, 19 Nopember 2026

ABK KM Karya Jatuh ke Laut, Ditemukan di Pulau Halang Setelah Tiga Hari Pencarian


Kamis, 19 Nopember 2026

Pegawai BRK Syariah Pekanbaru Tuanku Tambusai Salurkan Bantuan Material Pembangunan Musala SMAN 19 Pekanbaru


Kamis, 19 Nopember 2026

Diikuti 3.048 Peserta dari 20 Kecamatan, Bupati H. Herman Bersama Ketua TP PKK Lepas Pawai Ta'aruf MTQ Ke-56 Inhil


Kamis, 19 Nopember 2026

PHR Berbagi Kebahagiaan Bersama Siswa SLB Melati Rumbai


Kamis, 19 Nopember 2026

Seluruh Helikopter Penanggulangan Karhutla di Riau Ditarik ke Pusat