Riauterkini - PEKANBARU - Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas LHK Provinsi Riau Dr Matnuril menyampaikan bahwa nilai ekonomi carbon harus menjadi prioritas sebagai sumber pendapatan baru ke depan.

Hal itu disampaikan doktor lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ini disela-sela diskusi acara peningkatan kapasitas Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi REDD+ di Hotel Pangeran Pekanbaru, Kamis (21/8/25).

Menurutnya, ekonomi karbon sebagai prioritas karena saat ini tanggung jawab untuk menurunkan emisi dan meningkatkan serapan karbon sudah berkembang ke prinsip "siapa yang merusak, dia yang harus membayar (polluters-pay-principle)".

Prinsip ini menjadikan produsen emisi sebagai penanggung jawab biaya sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh emisi mereka sendiri, mengalihkan beban dari pemerintah kepada pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkannya.

Perencanaan pembangunan daerah yang mengacu pada prinsip ini akan mengurangi beban keuangan daerah yang saat ini masih bertumpu pada PAD dan DBH. Oleh karenanya, terobosan kebijakan GREEN for Riau yang digagas oleh Gubernur Riau menurutnya bertujuan untuk mempercepat tata kelola ekonomi carbon yang mengarah pada prinsip ini.

"terobosan kebijakan GREEN for Riau oleh bapak gubernur salah satu tujuannya untuk mempercepat tata kelola ekonomi carbon mengarah ke prinsip tadi" ungkap Nuril.

Dilanjutkan, peningkatan kapasitas Pentahelix seperti yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Riau pada hari ini sangat penting dan tentu akan berkontribusi pada percepatan tata kelola ekonomi carbon Provinsi Riau. ***(mok)