Riauterkini - PEKANBARU – Wali Kota (Wako) Pekanbaru, Agung Nugroho menegaskan bahwa besaran iuran sampah yang dikutip oleh Lembaga Pemungut Sampah (LPS) tidak boleh ditentukan sepihak. Penetapan iuran tersebut wajib mengacu pada kesepakatan antara masyarakat melalui RT/RW dengan pihak pengelola LPS.

"Terkait iuran LPS itu tentu kesepakatan antara warga. Lagi-lagi kita tegaskan," ujar Agung kepada wartawan, Senin (30/6/25).

Lebih lanjut, Wako menegaskan bahwa Pemko Pekanbaru tidak akan lepas tangan begitu saja dalam urusan pengelolaan sampah. Saat ini, pihaknya tengah memfinalisasi pembentukan Badan Pengawas LPS yang terdiri dari sejumlah instansi terkait.

"Badan pengawas ini nantinya tidak hanya memantau teknis pengelolaan, tapi juga akan ikut mengawasi mekanisme penetapan iuran. Mereka akan melihat kondisi di lapangan, karena tidak semua rumah tangga menghasilkan volume sampah yang sama," jelasnya.

Menurut Agung, kondisi setiap wilayah berbeda. Ada warga yang sampahnya dijemput setiap hari, ada pula yang tiga hari sekali. Karena itu, lanjutnya, tidak bisa ada standar tunggal dalam penetapan iuran sampah.

"Setelah badan pengawas terbentuk, akan ditentukan rentang iuran sesuai dengan hasil kesepakatan warga di masing-masing wilayah. Ini supaya tidak ada lagi keluhan soal pungutan yang dianggap memberatkan," tegasnya.

Wako juga menambahkan bahwa saat ini LPS masih dalam tahap pengaturan pola angkut agar sampah bisa diangkut secara rutin dan tidak menumpuk, terutama pasca transisi pengelolaan dari pihak swasta ke Pemko.

Di tengah kondisi putus kontrak secara sepihak dengan pengelola swasta, Agung menyebut penanganan sampah yang dilakukan Pemko bersama LPS saat ini sudah menunjukkan hasil yang memuaskan.

"Dalam waktu belum sampai satu bulan, tumpukan sampah sudah bisa diatasi. Ini prestasi luar biasa. Ke depan, iuran sampah akan kita evaluasi terus. Tidak mungkin pemerintah membiarkan warganya terbebani," tutupnya. ***(Dan)