Riauterkimi - PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau ambil sikap tegas atas bobrokya kinerja pimpinan PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) Riau. Tidak tersedianya laporan keuangan yang jelas dari salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Riau tersebut berujung dicopotnya jabatan sang Direktur Utama (Dirut).

"Hasil RUPS sudah diumumkan. Hasilnya Direktur Utama-nya diberhentikan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Ekonomi Setdaprov Riau, Helmi, Ahad (29/6/25).

Dia adalah, Fuady Noor. Kepemimpinan Fuady Direktur Utama di badan usaha berplat merah itu dipandang sangat buruk. Pemecatan pria yang sudah diberi amanah memimpin SPR Riau sejak Februari 2024 lalu tak memberi manfaat untuk kemajuan usaha.

Menurut Helmi tak tersedianya laporan keuangan yang jelas yang harusnya disampaikan pada RUPS Tahun Buku 2024 yang digelar di ruang rapat Kantor PT SPR Jalan Diponegoro siang tadi, tidak bisa ditolerir.

Hasil dari keputusan ini, Helmi menyatakan sudah melaporkan kepada Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid di kediamanya, sore ini. Dengan begitu, upaya pembenahan pun dilakukan.

Salah satunya akan segera membentuk Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) jabatan Direktur Utama SPR. Gerak cepat ini sebagai bentuk upaya pembenahan SPR secepat mungkin.

Pembenahan ini pun langsung diberi atensi oleh Gubri Wahid. Orang nomor satu di Riau ini pun berharap ke depan BUMD PT SPR benar-benar dipimpin oleh orang yang benar-benar mau bertukus lumus dan bertanggung jawab atas amanah yang diberikan.

Kemudian melalui BUMD juga diharapkan dapat berkontribusi menjadi salah satu sumber pendapatan daerah, sesuai dengan core business.

Lanjut Helmi, Mlnasih terkait UKK, ternyata tak hanya akan diakukan pada jabatan Direktur Utama PT SPR saja nanti. Namun juga akan dilakukan UKK untuk jabatan Direktur Utama di dua BUMD lainnya.

Yakni PT Pengembangan Inveatasi Riau (PIR). Kemudian ada juga PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) Riau. Direncanakan UKK jabatan Direktur Utama untuk ketiga BUMD tersebut akan dilakakukan secepat mungkin. ***(mok)