Riauterkini - PEKANBARU – Guna memastikan pelaksanaan putusan hukum terhadap terpidana ex prajurit TNI berjalan sebagaimana mestinya, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pekanbaru menerima kunjungan dari Hakim Pengawas dan Pengamat (Wasmat) dari Pengadilan Militer I-03 Padang, Senin (30/6/25).

Kunjungan dipimpin oleh Hakim Militer Mayor Laut (H) Hendi Rosadi, S.H., M.H., yang didampingi oleh seorang hakim dan seorang panitera. Kehadiran mereka merupakan bagian dari pelaksanaan tugas Kimwasmat, yakni pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana penjara yang dijatuhkan kepada anggota militer.

Kegiatan ini mengacu pada UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 1985 tentang petunjuk pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat.

“Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa seluruh proses pemidanaan berjalan sesuai ketentuan hukum. Termasuk melihat langsung kondisi narapidana dan mengevaluasi efektivitas pembinaan yang diberikan,” ungkap Mayor Laut Hendi Rosadi saat ditemui usai melakukan pengecekan.

Lebih jauh, Kimwasmat bertujuan tidak hanya sebagai kontrol terhadap pelaksanaan putusan pengadilan, tetapi juga sebagai bahan evaluasi dalam perbaikan sistem pemidanaan, khususnya bagi narapidana yang berasal dari institusi militer.

Sementara itu, Kalapas Kelas IIA Pekanbaru, Erwin Fransiskus Simangunsong menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Ia menegaskan komitmen Lapas Pekanbaru dalam menjalin sinergitas dengan seluruh aparat penegak hukum.

“Jajaran Lapas Kelas IIA Pekanbaru terus berupaya membangun sinergitas dan kerja sama yang baik dengan APH dan stakeholder lainnya, demi mendukung pelaksanaan tugas, pembinaan warga binaan, serta pelayanan publik yang optimal,” terang Erwin.

Kegiatan berjalan lancar dan penuh keakraban. Pihak hakim militer juga melakukan dialog dengan beberapa petugas dan melihat langsung kegiatan pembinaan yang tengah berjalan di dalam Lapas.

Kunjungan ini sekaligus menjadi bukti nyata sinergi lintas institusi dalam memastikan tegaknya hukum dan keadilan, serta penghormatan terhadap hak-hak narapidana. ***(dan)