Riauterkini - PEKANBARU - Wakil Gubernur Riau SF Hariyanto angkat bicara terkait hiruk pikuk informasi simpang siur soal defisit anggaran dan tunda bayar yang sempat menarik perhatian. Menurutnya, informasi yang berkembang kurang tepat dan perlu diluruskan agar tidak menjadi informasi yang tidak benar untuk masyarakat.

“Awalnya saya ingin diam saja, ternyata makin ke sini simpang siur informasinya makin meluas. Sampai-sampai dibawa ke APH. Seperti soal defisit anggaran yang katanya itu Rp2,2 Triliun itu data dari mana. Itu sangat tidak benar datanya. makanya saya perlu luruskan, karena yang benar itu defisir hanya Rp132 miliar, saya punya datanya,” papar SF Hariyanto.

Menurutnya, dengan diluruskan informasi soal defisit yang berkembang itu jangan menjadi bola liar ke depan yang dapat menyesatkan. Poin pertama yang harus diketahui adalah angka defisit anggaran adalah kondisi anggaran dimana jumlah belanja lebih besar dari pendapatan yang diperoleh.

Poin pertama adalah target pendapatan senilai Rp11 triliun. Namun hanya realisasi pendapatan Rp9,4 Triliun. Artinya hanya tercapai 85,42 persen realisasinya. Inilah salah satu faktor utamanya.

Faktor lainnya adalah angka PI tahun 2024 yang dimasukkan Rp1,6 triliun yang terbagi 50 persen untuk kabupaten kota dan 50 persen lagi untuk provinsi atau mencapai Rp736 miliar. Namun realisasinya hanya Rp200 miliar sangat jauh dari target yang dirancang. Kondisi tersebut dikarenakan PHR yang ditargetkan pencapaian produksi minyak 1 juta barel perhari. Sehingga memerlukan operasional untuk mendukung inovasi tersebut.

“Untuk salah satu solusi mengenai defisit anggaran kita sudah melakukan efisiensi dari tindaklanjut inpres nomor 1 tahun 2025. Dimana sudah dilakukan pemotongan anggaran, misalnya perjalan dinas dan anggaran yang tidak efektif, totalnya mencapai Rp386 miliar. Ini kan potensi saving anggaran kita,” terang Mantan Pj Gubernur Riau itu.

Hariyanto menambahkan, saving anggaran lainnya adalah dari penganggaran gaji PPPK dan CPNS yang dianggarkan dari bulan Januari-Desember 2025. Berdasarkan SK Menpan dilakukan pengangkatan CPNS Bulan Juni dan PPPK pada bulan Oktober. Jadi ada tambahan saving anggaran mencapai Rp419 miliar.

“Jika ditotalkan ada hampir Rp800 miliar saving anggaran kita. Inikan artinya uang kita ada kok,” urainya lagi. Sedangkan untuk solusi tunda bayar dengan Rp916 miliar sudah diselesaikan dengan pergeseran anggaran untuk kegiatan tahun 2025 pada OPD terkait. Untuk solusi ini sudah selesai dilakukan pergeserannya dan insyallah clear dan tidak ada masalah lagi.

Kemudian untuk tunda salur sudah dianggarkan tahun 2025 sebesar Rp1,2. Ini bisa digunakan untuk menyelesaikan tunda salur tahun 2024 ke kabupaten/kota dengan nilai Rp550 miliar dan sisanya Rp740 miliar untuk membayar kewajiban ke kabupaten kota tahun 2025.

Terkait hal tersebut juga tambah Wagubri sudah dikoordinasikan dengan Gubernur Abdul Wahid. Sebagai tindaklanjutnya akan dilakukan rapat bersama TAPD Pemprov Riau untuk mengclearkan persoalan tersebut.

“Jadi saya sudah koordinasikan dengan Pak Gubernur dan akan dirapatkan bersama TAPD. Jadi clean and clear ya, defisit kita cuma Rp132 miliar. Saya juga sudah minta TAPD memberikan data yang valid dan jangan sepotong-sepotong, biar tidak menjadi informasi yang simpang siur dan menimbulak kegaduhan di publik, tegas Hariyanto.

Seperti diketahui, sebelumnya Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid, mengungkapkan kegelisahannya menghadapi krisis keuangan daerah akibat tunda bayar yang mencapai Rp 2,2 triliun. Ia mengaku hampir tak menemukan solusi atas masalah finansial yang membelit pemerintahan yang dipimpinnya.

"Kondisi keuangan kita saat ini sangat genting. Sepanjang sejarah pemerintahan Riau, belum pernah terjadi situasi seperti ini," kata Wahid.

Gubri pun menjelaskan bahwa biasanya tunda bayar atau defisit keuangan daerah hanya berkisar Rp 200 sampai dengan 250 miliar. Namun, tahun ini angka tersebut jauh melonjak tinggi.

"Artinya, tata kelola pemerintahan kita tidak berjalan sesuai alur yang semestinya. Ini luar biasa," tegasnya.

Kondisi ini membuat Wahid kian tertekan. Ia bahkan mengaku hanya tidur tiga jam per hari karena terus memikirkan solusi. "Sudah 11 hari ini saya tidur cuma tiga jam. Saya benar-benar serius mengurus daerah ini, tapi solusi belum juga ditemukan," paparnya.

Wahid telah meneliti dokumen kerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau. Namun, meskipun seluruh anggaran kegiatan OPD ditiadakan, defisit tetap tidak tertutup.

"Saya sudah buka semua dokumen kerja OPD. Jika semua kegiatan di-nolkan pun, tetap tidak cukup untuk menutup tunda bayar," ungkapnya.

Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah pemotongan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi 21 ribu pegawai Pemprov Riau, termasuk para guru.

"Karena tahun ini tidak ada kegiatan OPD, saya mempertimbangkan pemotongan TPP pegawai. Ini keputusan yang berat, tapi kondisi keuangan kita memang darurat," jelasnya.***(mok)