Riauterkini-SIAK — Dugaan penyimpangan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam) Rawa Mekar Jaya, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Tahun Anggaran 2021 dan 2022, berujung pada penetapan tersangka.

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Siak menetapkan H (52), mantan Penghulu Kampung Rawa Mekar Jaya periode 2018–2023, sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

H diamankan penyidik pada Rabu, 30 September 2026 sekitar pukul 16.00 WIB. Setelah menjalani pemeriksaan, tersangka kemudian ditahan untuk kepentingan proses penyidikan.

Kasus ini bermula dari laporan polisi yang diterima Satreskrim Polres Siak pada 24 November 2025.

Polisi kemudian melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan dengan memeriksa pihak-pihak terkait serta menelusuri dokumen pengelolaan keuangan Kampung Rawa Mekar Jaya.

Dalam penyidikan, polisi menemukan sejumlah dugaan penyimpangan dalam pengelolaan APBKam.

Pada 2021, Kampung Rawa Mekar Jaya tercatat memiliki anggaran sebesar Rp2.115.873.148. Sedangkan pada 2022, anggaran yang dikelola mencapai Rp2.126.233.288.

Dugaan penyimpangan yang ditemukan penyidik antara lain berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, pembayaran upah pekerja, penatausahaan belanja kampung, kekurangan volume pekerjaan, serta belanja modal yang tidak dapat diyakini kebenarannya.

Tak hanya itu, untuk Tahun Anggaran 2022, penyidik menemukan dugaan kelebihan pembayaran pekerjaan. Kondisi tersebut diduga terjadi akibat adanya kekurangan volume pekerjaan dan kesalahan perhitungan dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Penyidik juga menemukan pajak Tahun Anggaran 2021 dan 2022 yang belum disetorkan dengan nilai Rp45.092.324.

Dari hasil pemeriksaan dan penghitungan dalam proses penyidikan, dugaan penyimpangan tersebut disebut mengakibatkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp404.520.185,73.

Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar, melalui Kasat Reskrim Polres Siak AKP Dr. Raja Kosmos P mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh alat bukti yang cukup dan saling bersesuaian.

"Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh lebih dari dua alat bukti yang saling bersesuaian, antara lain dari keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen serta alat bukti lainnya. Dari hasil penyidikan juga ditemukan adanya kerugian keuangan daerah sebesar Rp404.520.185,73" kata Raja Kosmos.

Ia menegaskan, penyidik masih mendalami seluruh rangkaian pengelolaan APBKam Rawa Mekar Jaya.

"Kami akan terus mendalami seluruh rangkaian pengelolaan anggaran dalam perkara ini. Penyidik bekerja secara profesional dan berdasarkan alat bukti serta ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.

Untuk kepentingan penyidikan, polisi telah mengamankan berbagai dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan APBKam Rawa Mekar Jaya Tahun Anggaran 2021 dan 2022.

Di antaranya dokumen APBKam dan perubahan APBKam, RAB, Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu, Buku Kas Pembantu Pajak, register SPP, kuitansi pembayaran, SPJ, laporan aset, rekening koran, berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan konstruksi, dokumentasi pekerjaan, serta sejumlah dokumen pendukung lainnya.

Dokumen tersebut berkaitan dengan sejumlah kegiatan pembangunan dan pengelolaan keuangan Kampung Rawa Mekar Jaya yang kini menjadi bagian dari proses penyidikan.

Atas perkara tersebut, H dipersangkakan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 603 juncto Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

H kini telah ditahan oleh penyidik Satreskrim Polres Siak. Polisi masih melanjutkan penyidikan untuk melengkapi berkas perkara sekaligus mendalami seluruh fakta serta pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut.***(Adji)