Riauterkini-BENGKALIS- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis menargetkan pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2026 pada 29 September 2026 mendatang.

Target tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Hendrik Firnanda Pangaribuan, seiring dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD 2026 yang saat ini terus berjalan antara DPRD bersama Pemkab Bengkalis.

Hendrik mengatakan, pembahasan perubahan APBD dilakukan sesuai tahapan dan mekanisme yang telah ditetapkan. DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terus melakukan pembahasan terhadap program, kegiatan serta struktur anggaran yang akan dituangkan dalam Perubahan APBD 2026.

“Kita targetkan pengesahan Perubahan APBD 2026 pada 29 September nanti,” ujar Hendrik.

Menurutnya, percepatan pembahasan diperlukan agar seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam perubahan anggaran dapat segera dilaksanakan, terutama yang berkaitan dengan kepentingan dan pelayanan kepada masyarakat.

Ia menegaskan, DPRD akan tetap mencermati setiap komponen anggaran selama proses pembahasan. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan perubahan APBD disusun sesuai ketentuan serta mempertimbangkan kebutuhan pembangunan Kabupaten Bengkalis.

Sebelumnya, DPRD Kabupaten Bengkalis menyepakati dan menandatangani nota kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026.

Kesepakatan tersebut ditandatangani Bupati Bengkalis Hj. Kasmarni bersama Ketua DPRD Bengkalis Septian Nugraha dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Selasa (15/9/26).

Berdasarkan perubahan yang disepakati, estimasi pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar Rp774,734 miliar, dari semula Rp2,795 triliun menjadi Rp3,570 triliun.

Sementara itu, belanja daerah bertambah Rp683,113 miliar, dari Rp2,895 triliun menjadi Rp3,578 triliun. Pada pos pembiayaan, penerimaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) disesuaikan dari Rp99,887 miliar menjadi Rp8,266 miliar. Adapun pengeluaran pembiayaan tetap nihil.***(dik/rls)