Riauterkini-RENGAT-Polemik ditandatangani nya kontrak perjanjian kerjasama antara PT. Bank Syariah Indonesia(BSI),TBK dengan RSUD Indrasari Rengat tentang pengelolaan BLUD dan Layanan Payroll ditengah masih berjalan nya kontrak perjanjian kerjasama dengan Bank Riau Kepri (BRK) Syariah, terus berlanjut dan menjadi perhatian berbagai pihak. Termasuk DPRD Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) yang akan segera memanggil RSUD Indrasari Rengat.

“Saya akan berkoordinasi dengan ketua komisi IV yang membidangi kesehatan, agar dapat mengundang pihak RSUD untuk memberikan penjelasan terkait persoalan ini,” tegas Doni Rinaldi Wakil Ketua (Waka) Dua DPRD Inhu kepada riauterkinicom, Selasa (22/9/26) melalui selulernya.

Diungkapkanya, DPRD Inhu meminta manajemen RSUD untuk memberikan penjelasan secara terbuka, kenapa kontrak yang sudah berjalan dengan BRK Syariah d alihkan kepada BSI, tanpa adanya evaluasi dan dilakukan disaat kontrak perjanjian kerjasama dengan BRK Syariah masih berjalan.

“Apa selama ini ada permasalahan dengan BRK Syariah, terlebih kerja sama ini menyangkut pembayaran gaji pegawai RSUD serta pengelolaan dana BLUD, sehingga menyangkut kepentingan pegawai dan pelayanan rumah sakit,” ungkap nya.

Sebagaimana diketahui, kontrak perjanjian kerjasama antara PT. Bank Syariah Indonesia (BSI),TBK dengan RSUD Indrasari Rengat tentang pengelolaan BLUD dan Layanan Payroll, dengan nomor perjanjian No. 06/540-3/0550, No. 100.7.3.1/RSUD/787 telah ditandatangani oleh Puja Nur Arief selaku Area Manager PT. Bank Syariah Indonesia (Persero) TBK dan Drg. Dwiyana Syahputri selaku Dirut RSUD Indrasari Rengat pada Jumat 12 06 2026 di Pematang Reba. ***** (guh)