Riauterkini - PEKANBARU - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Riau bersama Komite Intelijen Daerah (Kominda) bahas berbagai isu situasi yang terjadi di negeri lancang kuning.

Pertemuan digelar di Hotel Pangeran, Kamis (23/7/26) ini dipimpin oleh Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Riau Brigjen Pol Rubintoro Suhada. Kegiatan ini juga dihadiri lintas sektor ini juga dimaksudkan untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Riau.

"Berbagai perkembangan situasi yang terjadi harus menjadi perhatian bersama. Semua persoalan harus cepat disikapi dengan baik," kata Kabinda.

Beberapa persoalan yang terjadi disampaikan Kabinda mulai persoalan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya jenis solar yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Riau. Kemudian ada juga tentang kawasan hutan yang tetap perlu diantisipasi meskipun situasi di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) relatif kondusif.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi sorotan, pasokan listrik, serta kondisi kerukunan umat beragama yang hingga saat ini meski dinilai terjaga dengan baik.

Kabinda Riau menegaskan bahwa seluruh pemangku kepentingan perlu terus memperkuat koordinasi dan kewaspadaan agar berbagai potensi gangguan keamanan maupun gejolak sosial dapat diantisipasi sedini mungkin sehingga situasi di Provinsi Riau tetap aman dan kondusif.

Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Riau Boby Rachmat menyampaikan bahwa kelangkaan BBM solar mengakibatkan antrian panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Hal ini dinilai berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat.

Begitu juga berkaitan dengan MBG, perkembangan situasi politik dan pemerintahan di setiap daerah. "Hubungan yang harmonis antara kepala daerah termasuk perangkatnya dapatberdampak pada stabilitas daerah," paparnya.

Di bidang ketenagakerjaan, boby menyebutkan bahwa instansi terkait telah mendukung pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hal ini sebagai langkah antisipatif dalam meminimalkan dampak sosial akibat potensi PHK. Menurutnya, upaya tersebut penting dilakukan mengingat persoalan ketenagakerjaan dapat berimplikasi terhadap kondisi sosial dan keamanan masyarakat.

Selain itu berbagai kerawanan sosial mulai dari tindak kriminal, narkoba juga menjadi sorotan tajam. Sinergitas antar pihak berkepentingan sangat diperlukan, baik mencegah hingga penindakan.

"Melalui forum koordinasi ini, diharapkan sinergi antarinstansi semakin kuat dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta stabilitas sosial, politik, dan pemerintahan di Riau," papar Boby lagi.

Turut hadir berbagai perwakilan dari unsur Forum Komunikasi Intelijen Daerah (Kominda) yang berasal dari lintas instansi. Seperti Kejaksaan Tinggi Riau, Kodam XIX/Tuanku Tambusai, Polda Riau, Korem 031/Wira Bima, Lanud Roesmin Nurjadin, Lanal Dumai, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Riau, Kantor Wilayah Bea dan Cukai Riau, PT Pertamina Patra Niaga Regional Riau, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, PT PLN UID Riau-Kepri, serta PT PLN Nusantara Power UP Tenayan.

Masing-masing juga menyampaikan berbagai informasi dan perkembangan situasi terkini. Berbagai isu tersebut juga dibahas langkah strategis yang akan dilkakukan dalam menghadapi berbagai tantangan yang dapat memengaruhi stabilitas daerah. ***(mok)