Riauterkini - PEKANBARU - Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik (Kesbangpol) Provinsi Riau Boby Rachmat paparkan gambaran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di negeri lancang kuning.

Pemaparan gambaran IDI di Riau tersebut kata Boby, disampaikan saat menerima kunjungan kerja Tim Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di kantornya Kamis (2/7/26). Hasil pemaparan akan menjadi bahan evaluasi oleh pemerintah pusat.

"Kunjunganya kemarin dari Tim Kejaksaan Agung. Soal pelaksanaan dan evaluasi Indeks Demokrasi Indonesia di Riau," kata Boby, Jumat (3/7/26).

Dari pertemuan tersebut lanjutnya, selain bahan evaluasi juga menjadi wadah diskusi mengenai perkembangan pelaksanaan penilaian indeks demokrasi. Pemaparan tersebut meliputi aspek pengukuran, manfaat penyusunan indeks, sumber data yang digunakan, hingga mekanisme dan alur penilaian yang diterapkan dalam penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia.

Pada kesempatan itu, Boby juga menjelaskan perkembangan capaian beebagai indikator penilaian. Naik turunya grafik dsebut bagian dari proses dinamika di masyarakat.

Pemerintah provinsi Riau sendiri sebutnya, terus berkomitmen memperkuat tata kelola demokrasi yang berkualitas. Berbagai program telah dilaksanakan untuk mendukung peningkatan nilai demokrasi.

"Melalui kunjungan kerja itu diharapkan terjalin koordinasi yang semakin baik antara Kejaksaan Agung RI dan Pemerintah Provinsi, khususnya Badan Kesbangpol Provinsi Riau. Harapan kami berbagai rekomendasi dan langkah perbaikan terhadap Indeks Demokrasi Indonesia dapat diimplementasikan secara efektif demi terwujudnya kehidupan demokrasi yang semakin sehat, inklusif, dan berkelanjutan," ungkap Boby.

Sementara itu tim Kejaksaan Agung terdiri dari Fredrik Richard Silaban sebagai Jaksa Madya Anggota Satgas pada JAM Bidang Intelijen dan Deddy Yuana Yusuf, PK Pengelola Penanganan Perkara pada JAM Bidang Intelijen. Turut mendampingi Kasi C Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau, Simon.

Dari pertemuan itu tim dari Kejagung menekankan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, maupun elemen masyarakat, dalam melakukan berbagai langkah strategis guna memperbaiki kualitas demokrasi. Sehingga nilai Indeks Demokrasi Indonesia dapat terus meningkat. ***(mok)