Riauterkini-PEKANBARU – Penghentian sementara distribusi minyak goreng subsidi Minyakita oleh Perum Bulog Kantor Wilayah Riau dan Kepulauan Riau kepada Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) menuai kritik. Kebijakan yang telah berlangsung hingga memasuki pekan kedua itu disebut berdampak langsung terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini bergantung pada pasokan minyak goreng bersubsidi tersebut.

Koperasi Kelurahan Merah Putih merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan memperpendek rantai distribusi bahan pokok sehingga masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

Namun, program tersebut dinilai menghadapi tantangan setelah Bulog Wilayah Riau dan Kepulauan Riau menghentikan sementara penyaluran Minyakita kepada seluruh KKMP yang telah bermitra dengan Bulog di Kota Pekanbaru.

Ketua KKMP Kelurahan Bambu Kuning, Kecamatan Tenayan Raya, Widde Munadir, mengaku kecewa atas kebijakan tersebut. Menurutnya, penghentian distribusi Minyakita tidak hanya berdampak pada koperasi, tetapi juga dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM di wilayahnya.

“Kebijakan penghentian sementara penyaluran Minyakita ini sangat berdampak kepada UMKM di Kelurahan Bambu Kuning. Padahal kehadiran KKMP sebagai mitra Bulog seharusnya dapat membantu memperlancar distribusi dan menjaga stabilitas harga minyak goreng di masyarakat,” ujarnya.

Widde menilai KKMP selama ini memiliki peran strategis dalam menyalurkan Minyakita kepada masyarakat dengan harga yang sesuai ketentuan pemerintah. Keberadaan koperasi juga dinilai mampu menekan potensi lonjakan harga di pasaran yang belakangan mendekati harga minyak goreng premium.

Selain persoalan penghentian distribusi, pihaknya juga menyoroti biaya transportasi yang dikenakan dalam proses penyaluran Minyakita. Menurut Widde, terdapat perbedaan biaya yang cukup signifikan dibandingkan skema distribusi yang dilakukan oleh mitra BUMN lainnya.

Ia menyebut setiap karton Minyakita yang didistribusikan melalui pihak ketiga dikenakan biaya transportasi sebesar Rp3.800 per karton. Sementara pada skema lain, mitra penyalur dapat mengambil langsung ke gudang dengan biaya angkut yang berkisar antara Rp500 hingga Rp700 per karton.

“Kami menilai perlu ada evaluasi terhadap sistem distribusi ini agar tidak membebani koperasi maupun masyarakat. KKMP hadir untuk membantu pemerintah mendekatkan kebutuhan pokok kepada masyarakat dengan harga yang terjangkau,” katanya.

Pihak KKMP berharap momentum Hari Jadi Kota Pekanbaru ke-242 dapat menjadi titik awal penguatan peran koperasi dalam mendukung ketahanan pangan dan distribusi bahan pokok di daerah.

Mereka juga meminta dukungan penuh dari kementerian terkait agar Koperasi Kelurahan Merah Putih di setiap kabupaten dan kota dapat diberikan peran yang lebih besar dalam distribusi sembako, termasuk menjadi distributor utama yang sejajar dengan Bulog.

Menurut Widde, langkah tersebut sejalan dengan semangat pembentukan KKMP sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat sekaligus upaya memutus rantai distribusi yang panjang sehingga harga kebutuhan pokok tetap terjangkau bagi masyarakat.***(rls)