Riauterkini-PELALAWAN-Bupati Pelalawan Zukri Misran melakukan inspeksi mendadak ke RSUD Selasih pada Selasa, 14 April 2026. Sidak ini dilakukan menyusul beredarnya video keluhan pasien terkait pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang diduga tidak optimal terhadap peserta BPJS Kesehatan.

Dalam sidak tersebut, Zukri didampingi Asisten I Zulkifli, Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan Asril, Direktur RSUD Selasih, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Ia langsung menemui tenaga kesehatan yang bertugas saat kejadian untuk meminta klarifikasi.

Zukri menegaskan tidak boleh ada diskriminasi dalam pelayanan kesehatan, baik terhadap pasien umum maupun peserta BPJS Kesehatan.

“Kedepannya pelayanan di RSUD Selasih harus lebih baik. Tidak boleh ada perbedaan perlakuan antara pasien umum dan pasien BPJS. Jika pasien sudah berada di RSUD, tidak boleh lagi dirujuk kembali ke Puskesmas,” kata dia.

Ia juga menekankan pentingnya peran aktif manajemen rumah sakit dalam membangun koordinasi dengan fasilitas kesehatan lainnya.

“Manajemen harus aktif berkoordinasi dan berkomunikasi dengan fasilitas kesehatan terdekat. Jangan sampai pasien yang dalam kondisi sakit harus bolak-balik ke beberapa fasilitas kesehatan,” ujarnya.

Zukri menyebut Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah menjalankan program Universal Health Coverage (UHC) serta layanan pengobatan gratis sejak 2023.

Menurut dia, layanan kesehatan gratis kini tidak hanya tersedia di fasilitas kesehatan, tetapi juga menjangkau hingga tingkat desa melalui peran bidan desa.

“Pemerintah daerah telah memfasilitasi bidan desa untuk memberikan pemeriksaan kesehatan gratis, seperti gula darah, asam urat, tekanan darah, hingga kolesterol,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga menjalankan program Santun Lansia, yakni layanan khusus bagi kelompok lanjut usia dengan sistem jemput bola.

“Melalui program ini, tenaga kesehatan secara aktif mendatangi rumah warga lansia untuk memberikan pemeriksaan kesehatan secara gratis,” kata dia.

Di akhir keterangannya, Zukri menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak tanpa diskriminasi.

“Pelayanan kesehatan adalah hak masyarakat. Jika masih ada yang belum terlayani dengan baik, itu menjadi tanggung jawab kami bersama untuk segera memperbaikinya,” ujarnya.***(ang)