Riauterkini - TELUKKUANTAN - Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial kepada masyarakat Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, Jumat (28/11/2025).

Raja Juli Antoni menyebutkan program perhutanan sosial sebagai wujud keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian ekologi.

"Sertifikat perhutanan sosial bukan hanya soal legalitas, tetapi juga memastikan agar anak cucu kita dapat menikmati hutan sekaligus merayakan budaya lokal, (Pacu Jalur). Program ini merupakan komitmen pemerintah dalam menyeimbangkan aspek ekonomi dan ekologi," katanya.

Senada Dirjen Perhutanan Sosial, Catur Endah Prasetiani, menyebutkan program perhutanan sosial secara Nasional capaiannya sudah signifikan , yakni seluas 8,4 juta hektar melalui 1.129 SK, menjangkau sekitar 1,4 juta kepala keluarga.

"Khusus untuk penetapan hutan adat, saat ini sudah ada 366.955 hektar melalui 169 SK yang mencakup 88.461 kepala keluarga," ungkapnya.

Riau, sendiri katanya capaian perhutanan sosial sudah mencapai 194.572,5 hektar. Di Kabupaten Kuantan Singingi, sendiri luas perhutanan sosial yang telah diserahkan mencapai 5.560 hektar melalui sembilan SK mencakup 2.519 kepala keluarga. "Hari ini kepada masyarakat adat Jake seluas 4.05 hektar," jelasnya.

Ia merinci lima kelompok pengelola kehutanan sosial menerima SK persetujuan, yaitu masyarakat hukum adat Kabupaten Kuantan Singingi dan empat KTH/Kelompok Hutan Kabupaten Kampar.

Lima kelompok penerima SK yang diserahkan hari ini meliputi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kuantan Singingi, KPH Kampar Jaya Bersama, KTH Batang Ulat Jaya, KTH Lapang Mandiri, dan KTH Sungai Otan Tunggal Mandiri.

"Total luas lahan yang diberikan mencapai 4.237 hektar kepada 1.379 kepala keluarga, dengan 28 persen di antaranya perempuan, menunjukkan keterwakilan gender dalam program ini," sebutnya.

Lebih lanjut, Catur mengatakan penyerahan SK ini menunjukkan komitmen Kementerian Kehutanan untuk mengawal perhutanan sosial hingga tingkat tapak dan memastikan kepastian hukum bagi masyarakat.

"Program ini diintegrasikan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan," jelasnya.

Bupati Kuantan Singingi, Dr. H. Suhardiman Amby, menyambut positif program perhutanan sosial seiring pentingnya menjaga kelestarian hutan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat, serta memanfaatkan hutan secara berkelanjutan sebagai sumber kesejahteraan masyarakat.

Hadir dalam acara ini Dirjen Perhutanan Sosial, Catur Endah Prasetiani, Bupati Kuantan Singingi Dr. H. Suhardiman Amby, Wakil Bupati, para datuk pemangku adat, kelompok penerima perhutanan sosial, serta berbagai pemangku kepentingan.* (Jok)