Riauterkini-PEKANBARU— Komisi I DPRD Provinsi Riau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas finalisasi Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Riau tahun anggaran 2026. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Komisi I DPRD Provinsi Riau pada Rabu, 19 November 2025, dengan agenda evaluasi pelaksanaan program tahun 2025 sekaligus pembahasan usulan belanja wajib dan prioritas untuk tahun 2026.

Dalam paparannya, Kesbangpol Provinsi Riau menyampaikan realisasi anggaran dan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun berjalan, termasuk penyampaian Rancangan APBD KUA–PPAS tahun anggaran 2026. Pemaparan ini menjadi dasar diskusi Komisi I untuk memastikan bahwa penyusunan perencanaan anggaran tahun mendatang semakin efektif dan sesuai kebutuhan.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Riau, Ayat Cahyadi, menegaskan pentingnya pelaporan setiap kegiatan Kesbangpol kepada Komisi I untuk mendukung fungsi pengawasan. “Saya lihat di Kesbangpol kegiatannya banyak sekali. Saya minta jika ada kegiatan bisa dilaporkan ke Komisi, siapa tahu kami juga bisa mengikuti atau memonitor langsung kegiatan tersebut,” ujar Ayat dalam rapat.

Selain evaluasi program, pembahasan juga menyinggung sejumlah isu strategis. Komisi I meminta perhatian terkait mekanisme dana hibah di lingkungan Kesbangpol dan penanganan beberapa konflik keagamaan di daerah, yang dinilai memerlukan pendekatan komprehensif dan koordinasi lintas sektor agar tidak mengganggu stabilitas sosial.

Komisi I berharap Renja 2026 yang dipersiapkan Kesbangpol semakin fokus pada penguatan stabilitas politik daerah, peningkatan kerukunan umat beragama, serta optimalisasi pendataan organisasi kemasyarakatan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan persatuan masyarakat di Provinsi Riau.

Menutup rapat, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Riau Nur Azmi Hashim menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan sinergi semua pihak. “Terima kasih pada semua pihak yang telah menghadiri rapat pada hari ini. Semoga hubungan baik antara DPRD dan mitra kerja terus terjaga,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa RDP ini merupakan rangkaian pembahasan APBD tahun 2026 yang diharapkan mampu mewujudkan tata kelola anggaran yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Provinsi Riau Nur Azmi Hashim, didampingi Wakil Ketua Ali Rahman Harahat, serta anggota Hardianto, Ayat Cahyadi, dan Zulaikha. Dari pihak Kesbangpol Provinsi Riau hadir Sekretaris Sri Petri Herianti beserta jajaran dan staf.***(adv)