Riauterkini - PEKANBARU - Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi Sumatera Bagian Tengah, Gopinda Aditya, menilai skema Take on Product (ToP) yang digagas Pemerintah Provinsi Riau merupakan solusi konkret untuk memperkuat fiskal daerah di tengah tekanan keuangan nasional yang semakin berat.

Menurutnya, pemerintah pusat saat ini cenderung menahan sebagian dana Transfer ke Daerah (TKD), yang berdampak langsung pada lambatnya pembangunan dan penyerapan anggaran di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

"Kondisi fiskal kita sedang sulit. Transfer pusat ke daerah menurun, sementara kebutuhan pembangunan makin besar. Karena itu, skema Take on Product harus kita dorong sebagai solusi realistis agar daerah bisa punya ruang fiskal sendiri,” ujar Gopinda dalam keterangannya, Jumat (10/10/25).

Ia menjelaskan bahwa Take on Product memberi peluang bagi Riau untuk memperoleh sebagian hasil produksi minyak dan gas bumi dalam bentuk fisik, bukan hanya dalam bentuk bagi hasil. Langkah ini, katanya, akan membuat Riau memiliki posisi tawar yang lebih kuat terhadap pusat.

“ToP ini bukan sekadar konsep teknis, tapi langkah menuju kemandirian fiskal daerah. Kita tidak minta lebih, hanya ingin hasil kekayaan kita dikelola bersama dan sebagian dinikmati rakyat Riau,” tambahnya.

Lebih lanjut, Gopinda menegaskan bahwa DPRD Riau harus berani mengambil sikap politik untuk mendukung program Take on Product, dan bahkan memberikan tekanan moral kepada pemerintah pusat agar membuka ruang pembahasan lebih serius.

“DPRD Riau jangan hanya diam. Harus ada sikap resmi mendukung skema ini, karena inilah cara kita memperjuangkan hak fiskal Riau. Kalau DPRD bersuara keras, pemerintah pusat pasti mendengar,” tegasnya.

Ia juga menyayangkan sikap anggota DPR RI asal Riau yang dinilai belum memperjuangkan kelanjutan pembahasan Take on Product di tingkat nasional.

“Sayangnya, banyak anggota DPR RI dari Riau yang belum menindaklanjuti gagasan ini di Senayan. Padahal ini ide besar yang bisa memperbaiki keuangan daerah dan mengurangi ketergantungan ke pusat,” ujarnya dengan nada kecewa.

Gopinda menegaskan, Take on Product adalah bentuk inovasi fiskal yang berpihak kepada daerah penghasil sumber daya alam. Ia menyerukan agar semua pihak — pemerintah, DPRD, akademisi, dan mahasiswa — bersatu memperjuangkan implementasinya.

“Kalau pusat terus menahan dana dan kita hanya menunggu, Riau akan semakin tertinggal. Tapi kalau kita dorong Take on Product, ini bisa jadi jalan keluar nyata dari ketimpangan fiskal. Ini bukan kepentingan elit, tapi kepentingan rakyat,” tutup Gopinda Aditya.

Pemprov Riau mengusulkan skema baru pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) kepada pemerintah pusat melalui mekanisme take on product yakni pembagian hasil berdasarkan nilai total produk yang dihasilkan daerah.

Gubernur Riau Abdul Wahid mengatakan pada 2024 lalu provinsi itu menghasilkan produk atau nilai PDRB senilai Rp1.112 triliun. Jika 10% saja dikembalikan ke daerah, Riau akan memperoleh lebih dari Rp100 triliun untuk memperkuat kapasitas fiskal.

“Dengan angka itu, Riau bisa membangun infrastruktur memadai dan menata pemerintahan secara lebih mandiri,” ujarnya Senin (11/8/25). ***(mok)