Riauterkini - PEKANBARU – Menjelang perayaan Idulfitri 1446 H/2025 M, Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, kembali menegaskan kepada seluruh pejabat di Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun.

Hal ini sebagai komitmen Pemko Pekanbaru untuk menjaga integritas dan menghindari praktik korupsi, terutama pada momen Hari Raya.

Imbauan tersebut mengacu pada Surat Edaran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 7 Tahun 2025 yang mengatur pencegahan dan pengendalian gratifikasi terkait Hari Raya. KPK juga menekankan agar seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan penyelenggara negara menolak serta segera melaporkan segala bentuk gratifikasi yang diterima.

“Ini bukan hanya sekadar imbauan, melainkan larangan tegas bagi seluruh pejabat daerah. Kami ingin memastikan bahwa tidak ada celah untuk gratifikasi yang bisa merusak kepercayaan publik,” ujar Agung Nugroho, Rabu (19/3/2025).

Lebih lanjut, Agung menekankan agar pejabat dan ASN di Pemko Pekanbaru mengikuti aturan ini dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, ia juga mengingatkan agar tidak ada yang menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi saat perayaan Idulfitri.

“Jika ingin merayakan lebaran dengan nyaman, lebih baik gunakan kendaraan pribadi. Jangan bawa kendaraan dinas, karena itu tidak sesuai dengan aturan yang ada,” tegas Agung.

Tahun lalu, Pemerintah Kota Pekanbaru juga mengeluarkan surat edaran yang mengacu pada aturan KPK tentang larangan gratifikasi pada Idulfitri 1445 H. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya bersama untuk memerangi praktik korupsi di seluruh lini pemerintahan, terutama saat momen perayaan.

Dengan kebijakan ini, Pemerintah Kota Pekanbaru berharap seluruh pejabat dan ASN dapat lebih menjaga profesionalisme dan akhlak, serta terus mendukung upaya pencegahan korupsi demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan transparan. ***(Dan)