Logo RTC
Logo AMSI
Logo HUT RTC Ke 23
 
 
Sidang Prapid Polsek Rumbai, Ahli Pidana Sebut Penetapan Tersangka Cacat Hukum

Riauterkini - PEKANBARU - Sidang Pra Peradilan (Prapid) terhadap Kapolsek Rumbai yang diajukan Jhon Hendri HS (54), seorang petani warga Jalan Kartika Sari, kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru.

Kali ini, sidang yang dipimpin hakim tunggal Hendah Karmila Dewi SH MH mendengarkan keterangan Ahli Pidana Fakultas Hukum (FH) Universitas Riau (UNRI) Erdiansyah SH MH. Ahli ini dihadirkan ke persidangan oleh Mince Hamzah SH MH PhD, selaku kuasa hukum Jhon Hendri.

Saat itu Mince mempertanyakan tentang mekanisme dalam proses penetapan tersangka yang dilakukan penyidik (Termohon) yang tidak sesuai prosedural. Jhon Hendri disangkakan Pasal 242 dan 378 KUHPidana tentang memberikan keterangan palsu dan penipuan.

Erdiansyah menyebutkan, jika pasal yang disangkakan kepada Jhon tidak ada kesesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan. Artinya, penerapan pasal dinilai tidak tepat.

"Pasal 242 KUHP Itu hanya milik hakim dan bukan penyidik. Pasal ini baru bisa diterapkan ketika seseorang itu dibawah sumpah telah memberikan keterangan palsu di persidangan," katanya.

Kemudian, terkait penerapan Pasal 378 KUHP tentang penipuan juga tidak tepat disangkakan kepada Pemohon. Ini karena, pemohon tidak memiliki keterikatan hukum dengan pelapor (Nurleli-red).

Keterikatan hukum itu justru antara Nurleli dengan Komar Siantar dalam hal jual-beli tanah. Sementara, Jhon dalam hal ini hanya korban, karena tanah miliknya yang dijual Nurleli ke Komar.

"Jadi siapa yang melakukan kebohongan dan siapa yang dirugikan disini adalah antara Si A (penjual-red) dan Si B (pembeli-red). Sementara Si C (pemohon) hanya menjadi korban dalam hal ini, kenapa dijadikan tersangka,"tegas Wakil Dekan FH UNRI ini.

"Penetapan tersangka ini kabur atau error. Artinya, penetapan tersangka ini tidak sah dan cacat hukum,"ungkap Erdiansyah.

Erdiansyah juga menegaskan, dalam penetapan tersangka penyidik harus memiliki dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP. Sebelum ditetapkan tersangka, penyidik juga harus melalui mekanisme serangkaian pemeriksaan saksi dan gelar perkara. Tanpa itu, maka non prosedural serta cacat hukum.

Mince juga menyinggung soal Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dikirim termohon ke kejaksaan, setelah dilakukannya penyidikan terlebih dahulu. Menurut Erdiansyah, hal itu tidak prosedural.

Menurut Erdiansyah, penyidik seharusnya mengirimkan SPDP dalam kurun waktu 7 hari sebelum dilakukan penyidikan. Bukan setelah dilakukan penyidikan.

"Namanya surat perintah dimulainya penyidikan, tentu dikirim penyidik sebelum dilakukannya penyidikan. Kalau dikirim setelah penyidikan, artinya itu tidak prosedural," jelasnya.

Selanjutnya, terkait surat penangkapan terhadap pemohon yang diberikan termohon tidak memiliki tanggal dan hanya tandatangan Kapolsekta Rumbai. Erdiansyah menegaskan, surat harus jelas locus dan tempus -nya. Surat resmi yang tidak memiliki nomor dan tanggal, dinilai tidak jelas (obscuur-red) dan cacat hukum karena menyangkut nasib seseorang.

Non prosedural lainnya yang dilakukan Polsekta Rumbai menurut Mince, terkait surat perintah penyitaan yang dilakukan termohon tanpa izin dari Pengadilan. Anehnya, surat izin penyitaan baru dikeluarkan pengadilan, setelah beberapa hari termohon melakukan penyitaan.

"Sebelum melakukan penyitaan, penyidik harus meminta persetujuan pengadilan setempat. Apabila penyitaan dilakukan sebelum dikeluarkannya izin pengadilan maka itu cacat hukum," terang Erdiansyah.

Terakhir, Mince mempertegas soal rangkaian penangkapan, penetapan tersangka, penyitaan yang dilakukan Polsekta Rumbai yang tidak sesuai standar operasional prosedural (SOP) itu, Erdiansyah menegaskan hal itu adalah cacat hukum. Artinya, pemohon tidak sah ditetapkan sebagai tersangka Pasal 242 dan 378 KUHPidana.

Untuk diketahui, Jhon Hendri mengajukan Prapid terhadap Polsekta Rumbai, karena menilai penetapan tersangka terhadapnya tidak sesuai SOP. Jhon ditetapkan tersangka Tanpa ada Surat Tugas dan Tanpa Surat Perintah Penyidikan, Tanpa Gelar Perkara dan Tanpa pemeriksaan terhadap para saksi dan pemeriksaan calon tersangka. Lalu diterbitkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/72/XI/Res 1.11/2023/Reskrim Tertanggal 08 November 2023.

Kasus ini berawal ketika Pemohon yang pemilik sah (SHM) tanah seluas 130 x 50 M2 di Jalan Hidayah Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai ini dijual oleh Nurleli kepada Komar Siantar. Nurleli mengklaim sebagai pemilik lahan, karena suaminya (almarhum) pernah mengelola lahan itu.

Setelah mendapatkan SKT dari Camat Rumbai, Nurleli lalu menjualnya kepada Komar Siantar sebesar Rp100 juta. Namun belakangan, Nurleli mengakui kalau tanah itu bukan miliknya kepada Komar.

Nurleli mengatakan, jika tanah itu adalah milik Jhon Hendri. Atas pengakuan Nurleli itu, lalu SKT miliknya itu kemudian dibatalkan.

Komar yang tidak terima dengan tindakan Nurleli itu, kemudian melaporkannya ke Polsekta Rumbai. Nurleli pun sempat ditahan bersama menantunya.

Akan tetapi, belakangan Komar mencabut laporannya dan Nurleli pun dikeluarkan dari tahanan. Begitu keluar, Nurleli kemudian membuat laporan baru dengan Jhon Hendri sebagai terlapor.

Nurleli melaporkan Jhon karena telah memberikan keterangan palsu dan penipuan terkait kepemilikan tanah itu. Atas laporan Nurleli itu, Jhon kemudian ditangkap dan ditahan Polsekta Rumbai. ***(rls/mok)

 
BERITA SEBELUMNYA :
Advertorial
Kamis, 19 Nopember 2026

Bupati Herman: Kemeriahan Pawai Taaruf MTQ ke-56 Inhil, Bukan Hiburan Semata tapi Media Syiar Islam

Bupati Herman Nilai Kemeriahan Pawai Taaruf MTQ ke 56 Inhil, Bukan Sekadar Hiburan Semata Tapi Menjadi Media Syiar Islam.

Galeri
Sabtu, 31 Oktober 2026

Hari Santri Nasional, Bupati Inhu Tegaskan Beranilah Mengatakan Tidak Pada Narkoba

Hari Santri Nasional, Bupati Inhu Tegaskan Beranilah Mengatakan Tidak Pada Narkoba

Advertorial
Kamis, 19 Nopember 2026

Bupati Herman Tekankan Akurasi Data dalam Persiapan Penghitungan Ekonomi Inhil Setiap Triwulan

Bupati Herman Tekankan Akurasi Data dalam Persiapan Penghitungan Ekonomi Inhil Setiap Triwulan

Advertorial
Kamis, 19 Nopember 2026

Diikuti 3.048 Peserta dari 20 Kecamatan, Bupati H. Herman Bersama Ketua TP PKK Lepas Pawai Ta'aruf MTQ Ke-56 Inhil

Diikuti 3.048 Peserta dari 20 Kecamatan Bupati H. Herman Bersama Ketua TP PKK Lepas Pawai Ta'aruf MTQ Ke-56 Inhil

Galeri
Minggu, 25 Oktober 2026

Raih Summa Cumlaude, Rika Gunawan Puncaki Wisuda XXXI Umri Sebagai Lulusan Terbaik

Raih Summa Cumlaude, Rika Gunawan Puncaki Wisuda ke XXXI Umri Sebagai Lulusan Terbaik

Advertorial
Rabu, 18 Nopember 2026

Bupati Herman Lantik Dewan dan Majelis Hakim MTQ ke-56 Tingkat Kabupaten Indragiri Hilir

Bupati Herman Lantik Dewan dan Majelis Hakim MTQ ke-56 Tingkat Kabupaten Indragiri Hilir

Berita Lainnya

Rabu, 18 Nopember 2026

PGN Perkuat Kedekatan dengan Pelanggan Kecil di Pelalawan melalui Program “Growing Together with Gas Kita”


Rabu, 18 Nopember 2026

Bupati Herman Lantik Dewan dan Majelis Hakim MTQ ke-56 Tingkat Kabupaten Indragiri Hilir


Rabu, 18 Nopember 2026

Police Go to School, Satlantas Pelalawan Edukasi Pelajar SMAN 1 Pangkalan Kerinci Tertib Berlalu Lintas


Rabu, 18 Nopember 2026

Pertamina Patra Niaga dan Unri Asah Keterampilan Warga Olah Ekowisata Mangrove


Rabu, 18 Nopember 2026

Plt Bupati Muklisin Apresiasi Dedikasi AKBP Hidayat Perdana, Sambut AKBP Rooy Noor sebagai Kapolres Kuansing


Rabu, 18 Nopember 2026

Dugaan Penerimaan Uang Suap, Bupati Non Aktif Kuansing Segera Diadili


Rabu, 18 Nopember 2026

Tinjau Langsung Pilkades, Bupati Pelalawan Sampaikan Pesan Ini


Rabu, 18 Nopember 2026

LP-KPK Gugat Mantan Gubri Rusli Zainal Terkait Status Yayasan Pendidikan Raja Ali Haji - Unilak


Rabu, 18 Nopember 2026

Dukung Quick Wins Kapolri, Kapolsek Tanah Putih Duduk Bersama Warga Cempedak Rahuk Bahas Kamtibmas


Rabu, 18 Nopember 2026

Agung Nugroho Siapkan Umrah Gratis untuk Ratusan Warga pada 2027, Ini Kriteria Penerimanya


Rabu, 18 Nopember 2026

Pulau Bengkalis Bergantung PLTD, Wabup Bagus Desak PLN Percepat Kabel Bawah Laut


Rabu, 18 Nopember 2026

Nenek 70 Tahun Ditemukan Meninggal Dunia di Kamar Kos


Selasa, 17 Nopember 2026

Tingkatkan Kemandirian Nelayan dan Tembus Pasar Global, Bupati Rohil Hadiri Peresmian SPBUN Pertama dan Pelepasan Ekspor ke Malaysia


Selasa, 17 Nopember 2026

Perkuat Implementasi Satu Data Indonesia, Kadis Kominfoss Kuansing Konsultasi ke BPS


Selasa, 17 Nopember 2026

Satpol PP Pekanbaru Bongkar 13 Bangunan Liar di Air Hitam, 120 Personel Dikerahkan


Selasa, 17 Nopember 2026

Katerina Susanti Herman Kunjungi Almamater, Dorong Pembentukan PMR di SMPN 1 Tanah Merah


Selasa, 17 Nopember 2026

Golkar Pelalawan Matangkan Musda Ke-VI, Tinggal Cetak Baliho


Selasa, 17 Nopember 2026

Bidpropam Polda Riau Periksa 8 Personel Polres Pelalawan


Selasa, 17 Nopember 2026

Katerina Susanti Herman Tinjau Vaksinasi HPV dan Monitoring 10 Program Pokok PKK di Tanah Merah


Selasa, 17 Nopember 2026

Tabligh Akbar Polres Pelalawan Bersama UAS, Polisi dan Masyarakat Satukan Hati Menanam Kebaikan