Riauterkini - PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau mengalokasikan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp100 miliar dalam Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 untuk penyertaan modal kepada dua badan usaha milik daerah (BUMD). Anggaran tersebut ditujukan kepada PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) dan PT Jamkrida Riau (Perseroda) sebagai bagian dari kebijakan pemerintah daerah dalam memperkuat permodalan perusahaan daerah.
Penyertaan modal tersebut menjadi salah satu komponen pembiayaan daerah yang disepakati dalam pembahasan APBD 2027 bersama DPRD Provinsi Riau. Kebijakan ini diharapkan dapat mendukung pengembangan usaha BUMD sekaligus meningkatkan perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikan Plt. Gubernur Riau, SF Hariyanto, dalam pendapat akhirnya pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau, Senin (16/11/2026). Ia menjelaskan bahwa penyusunan Ranperda APBD 2027 telah melalui pembahasan dan penyesuaian terhadap berbagai komponen anggaran, mulai dari pendapatan, belanja, hingga pembiayaan daerah.
Dari sisi pembiayaan, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp100 miliar untuk penyertaan modal kepada BUMD milik Provinsi Riau. Alokasi tersebut merupakan bagian dari kebijakan yang telah dibahas bersama DPRD dan disesuaikan dengan keputusan yang telah disepakati sebelumnya.
“Dari sisi pembiayaan, Pemerintah Provinsi Riau menganggarkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp100 miliar untuk penyertaan modal kepada BUMD Provinsi Riau, yaitu PT Bank Riau Kepri Syariah Perseroda dan PT Jamkrida Riau Perseroda. Penyertaan modal tersebut sesuai dengan keputusan DPRD yang telah kita setujui bersama beberapa waktu lalu,” jelasnya.
SF menyampaikan bahwa penyertaan modal tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembiayaan daerah yang telah dibahas bersama legislatif. Karena itu, pelaksanaannya diharapkan dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan tujuan dan kepentingan pembangunan daerah.
“Seluruh komponen pembiayaan daerah telah kita bahas dan sesuaikan bersama DPRD. Kita berharap apa yang telah disepakati ini dapat ditindaklanjuti sesuai aturan dan memberikan hasil yang baik bagi daerah,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto, dalam draf pernyataan yang masih perlu dikonfirmasi, menyampaikan bahwa penyertaan modal kepada BUMD harus diikuti dengan pengawasan terhadap pengelolaan dan kinerja perusahaan. Menurutnya, dukungan anggaran dari pemerintah daerah perlu diimbangi dengan pengelolaan perusahaan yang profesional, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Penyertaan modal kepada BUMD harus menjadi bagian dari upaya memperkuat kinerja perusahaan daerah. Karena itu, setiap dukungan anggaran perlu diikuti dengan pengelolaan yang profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.
Ia berharap BUMD yang menerima penyertaan modal mampu meningkatkan kinerja perusahaan dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian daerah. Dukungan pemerintah melalui penyertaan modal juga harus dimanfaatkan secara optimal agar memberikan hasil yang sejalan dengan tujuan pemberian modal tersebut.
“Kami berharap penyertaan modal ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat perusahaan daerah. BUMD harus mampu menunjukkan kinerja yang baik dan memberikan kontribusi bagi pembangunan serta pendapatan daerah,” tutupnya.
Pengawasan terhadap pemanfaatan penyertaan modal menjadi salah satu aspek penting dalam memastikan kebijakan tersebut memberikan hasil yang terukur. Dengan pengelolaan yang baik, dukungan permodalan diharapkan tidak hanya memperkuat kapasitas usaha kedua perusahaan, tetapi juga meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian dan pendapatan daerah. ***(mok)