Riauterkini - TELUKKUANTAN - Pelaksana Tugas Bupati Kuantan Singingi menandatangani berita acara serah terima bantuan keuangan partai politik Tahun Anggaran 2026 bersama tujuh partai politik penerima itu berlangsung di Ruang Abdul Ja’far, Kantor Bupati Kuantan Singingi, Jumat (13/11/2026).

Ketujuh partai penerima tersebut adalah Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, PKB, PKS, Partai NasDem, dan PAN.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kuantan Singingi, Muhjelan Arwan, mengatakan bahwa bantuan tersebut bertujuan memperkuat pendidikan politik bagi masyarakat. Menurut dia, seluruh proses pencairan telah mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang bantuan keuangan partai politik.

"Verifikasi dilakukan bersama instansi terkait agar seluruh tahapan berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku," kata Muhjelan.

Ia menambahkan, dana bantuan wajib digunakan sesuai rencana anggaran biaya dan ketentuan pertanggungjawaban. Dengan demikian, dana tersebut dapat dimanfaatkan secara tepat, transparan, dan akuntabel untuk mendukung tugas serta fungsi partai politik.

Dalam sambutannya, Plt. Bupati Kuantan Singingi bersyukur bantuan keuangan tahun 2026 akhirnya dapat direalisasikan. Ia mengingatkan bahwa dana tersebut bersumber dari anggaran negara sehingga pencairan dan pemanfaatannya harus taat regulasi.

"Seluruh ketentuan yang berlaku harus kita ikuti, baik dalam pencairan maupun pemanfaatan, agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari," ujarnya.

Plt. Bupati menegaskan bahwa partai politik adalah mitra strategis pemerintah daerah. Pembangunan Kuantan Singingi, kata dia, tidak hanya membutuhkan dukungan masyarakat, tetapi juga sinergi dan kolaborasi dengan seluruh partai politik.

Sinergi tersebut tercermin dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama DPRD yang memiliki keterkaitan erat dengan partai politik. Semua proses itu bermuara pada satu tujuan, yakni memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kuantan Singingi.

Pada kesempatan yang sama, Plt. Bupati mengungkapkan perkembangan penyelesaian kewajiban tunda bayar Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Kewajiban tersebut turun dari sekitar Rp206 miliar menjadi Rp124 miliar.

"Semoga persoalan ini dapat diselesaikan secara bertahap. Selama kemampuan anggaran daerah mencukupi, kami akan berupaya memenuhi program-program yang diajukan fraksi-fraksi di DPRD," katanya.

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi berharap bantuan tersebut membuat partai politik semakin optimal dalam menjalankan pendidikan politik, meningkatkan kualitas demokrasi, dan berkontribusi aktif bagi kemajuan daerah.*** (Jok)