Riauterkini - PEKANBARU - Instruksi Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto kepada seluruh kepala kepolisian daerah untuk memetakan kawasan rawan serta bandar narkoba dinilai turut memberikan jaminan keamanan bagi perusahaan perkebunan plat merah dalam menjaga aset negara.

Plt Region Head PTPN IV Regional III Sori P. Ritonga di Pekanbaru, Jumat, mengatakan langkah tersebut menjadi penting karena penyalahgunaan narkoba dalam sejumlah kasus turut bersinggungan dengan tindak kriminalitas, termasuk pencurian hasil perkebunan kelapa sawit.

"Kami menyambut positif instruksi Bapak Kapolri untuk melakukan pemetaan secara menyeluruh terhadap wilayah rawan dan jaringan peredaran narkoba. Bagi kami, langkah ini tidak hanya pemberantasan narkotika, tetapi juga sangat berkaitan dengan terciptanya keamanan lingkungan dan perlindungan terhadap aset negara," kata pria berkacamata itu.

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebelumnya menginstruksikan seluruh Kapolda melakukan pemetaan kampung atau kawasan yang menjadi lokasi peredaran narkoba sekaligus mengidentifikasi para bandar yang masih beroperasi di masing-masing wilayah.

Instruksi tersebut merupakan bagian dari langkah masif Polri memberantas peredaran narkotika di berbagai daerah. Riau termasuk salah satu wilayah yang menjadi perhatian dalam rangkaian operasi pemberantasan narkoba tersebut.

Sori mengatakan kebijakan itu relevan dengan situasi yang dihadapi sektor perkebunan. Berdasarkan sejumlah perkara pencurian hasil kebun yang berhasil diungkap di sekitar wilayah operasional perusahaan, terdapat pelaku yang setelah menjalani pemeriksaan diketahui terindikasi menyalahgunakan narkotika.

Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya menjaga kebun tidak dapat hanya dilakukan melalui penguatan pengamanan secara fisik.

Pemberantasan narkoba, pembangunan kesadaran masyarakat, penegakan hukum serta penguatan ekonomi dan keamanan sosial di sekitar perkebunan harus berjalan secara beriringan.

"Ketika kawasan di sekitar perkebunan aman dari narkoba, kami meyakini potensi tindak kriminal lainnya juga dapat ditekan. Karena itu kami melihat instruksi Kapolri ini sebagai dukungan yang sangat berarti bagi perusahaan dalam menjalankan amanah menjaga aset negara," ujarnya.

PTPN IV Regional III selama ini telah menjalankan sejumlah pendekatan dalam menjaga areal perkebunan beserta produksi kelapa sawit yang merupakan bagian dari aset negara.

Selain memperkuat pengamanan internal, perusahaan secara aktif membangun koordinasi dengan kepolisian di tingkat sektor hingga jajaran kewilayahan di sekitar kebun.

Sinergi tersebut diwujudkan melalui koordinasi pengamanan, pencegahan tindak kriminal, penanganan perkara hingga proses hukum apabila ditemukan pencurian maupun penguasaan hasil perkebunan secara melawan hukum.

Menurut Sori, penegakan hukum secara konsisten menjadi penting untuk memberikan kepastian bahwa setiap upaya mengambil hasil kebun milik negara secara ilegal tidak dapat ditoleransi.

"Prinsip kami jelas. Aset yang kami kelola adalah amanah negara. Karena itu setiap bentuk pencurian, penjarahan ataupun tindakan melawan hukum lainnya harus dicegah dan apabila terjadi akan kami serahkan kepada mekanisme hukum," katanya.

Selain penindakan, perusahaan memperkuat kualitas sumber daya manusia di bidang pengamanan.

Ratusan personel pengamanan perusahaan yang tersebar di unit-unit perkebunan sebelumnya memperoleh pembekalan bersama jajaran Polda Riau mengenai penanganan perkara dan pelaku tindak kejahatan. Langkah tersebut ditujukan agar petugas pengamanan mampu bertindak secara terukur, profesional dan tetap sesuai koridor hukum dalam menghadapi gangguan keamanan di lapangan.

PTPN IV Regional III juga memperluas pengamanan aset melalui pendekatan hukum perdata dan tata usaha negara.

Perusahaan pada 2026 menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Riau dalam penanganan persoalan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Kolaborasi tersebut antara lain mencakup pendampingan, pengamanan, penelusuran serta penyelesaian persoalan aset untuk memitigasi potensi kerugian negara.

Sementara dalam aspek pencegahan narkoba, perusahaan melibatkan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam pemeriksaan urine secara berkala serta membangun koordinasi dengan kepolisian dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari penyalahgunaan narkotika.

Menurut Sori, pola tersebut akan terus diperkuat karena luasnya areal perkebunan tidak memungkinkan pengamanan hanya bertumpu kepada petugas perusahaan.

"Diperlukan sinergi. Ada perusahaan, masyarakat, pemerintah daerah, kepolisian, TNI, BNN dan aparat penegak hukum lainnya. Kalau seluruh unsur bergerak bersama, ruang bagi pencurian maupun peredaran narkoba akan semakin sempit," katanya.

Dia menegaskan PTPN IV Regional III juga menerapkan sikap tegas terhadap penyalahgunaan narkoba di internal perusahaan.

"Tidak ada ruang bagi penyalahgunaan narkoba di lingkungan kami. Ini bukan hanya menyangkut produktivitas dan keselamatan pekerja, tetapi juga integritas perusahaan dalam mengelola aset negara," ujarnya.

Sori berharap pemetaan wilayah rawan narkoba yang diperintahkan Kapolri nantinya dapat disinergikan dengan pemetaan kawasan rawan kriminalitas di sekitar perkebunan, terutama wilayah yang selama ini memiliki potensi gangguan keamanan dan pencurian hasil kebun.

Dengan pendekatan tersebut, menurut dia, penanganan dapat dilakukan lebih dini dan tidak hanya berhenti setelah suatu tindak pidana terjadi.

"Kami mendukung penuh langkah Bapak Kapolri. Negara tidak boleh kalah dari narkoba dan negara juga tidak boleh kalah dari setiap tindakan yang merugikan asetnya. Bagi PTPN IV Regional III, menjaga kebun dan hasil produksinya berarti menjaga kekayaan negara yang dipercayakan kepada kami," demikian Sori.***(Rls)