Riauterkini-JAKARTA - Hutan Indonesia berperan krusial dalam aksi iklim global serta penghidupan lebih dari 40 juta masyarakat. Guna mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan yang berbasis data di Indonesia, Kementerian Kehutanan dan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) hari ini meluncurkan proyek senilai 4,83 juta dolar AS untuk memodernisasi sistem pemantauan hutan nasional Indonesia dengan dukungan Pemerintah Norwegia.
Luas hutan Indonesia mencapai 96 juta hektar atau separuh dari luas daratannya. Indonesia juga merupakan rumah bagi kawasan hutan tropis terbesar ketiga di dunia yang dikenal akan kekayaan keanekaragaman hayatinya. Untuk memantau kondisi, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya hutan yang luas ini, Indonesia telah mengembangkan Inventarisasi Hutan Nasional (IHN) dalam beberapa dekade terakhir dengan dukungan teknis dari FAO.
Kini, Kementerian Kehutanan dan FAO berupaya untuk terus menyempurnakan IHN dengan memanfaatkan perangkat digital serta memadukannya dengan data penginderaan jauh, demi menghasilkan data hutan yang andal melalui proyek bersama mereka yang bertajuk Monitoring and Enhancement of Remote Sensing for National Forest Inventory (MERANTI).
MERANTI akan mendukung Indonesia dalam mengumpulkan data hutan secara lebih akurat dan dalam waktu lebih singkat melalui IHN 2.0, menjangkau berbagai wilayah yang sebelumnya sulit dicakup, seperti kawasan pesisir mangrove dan hutan yang dikelola masyarakat. IHN merupakan standar utama dalam mengumpulkan data lapangan yang rinci, seperti komposisi spesies, biomassa, degradasi hutan, dan kondisi tanah, yang tidak dapat diperoleh hanya melalui citra satelit.
“Salah satu prasyarat penting dalam penyelenggaraan kehutanan yang baik adalah tersedianya data yang akurat, mutakhir, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data kehutanan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, perencanaan pembangunan, pemantauan kondisi sumber daya hutan, evaluasi pengelolaan hutan, serta penyusunan berbagai laporan nasional dan internasional,” jelas Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan Ade Tri Ajikusumah dalam peluncuran proyek MERANTI di Jakarta pada hari Kamis (9/10).
Data hutan kredibel sebagai kunci pembangunan berkelanjutan
Proyek MERANTI diluncurkan di tengah meningkatnya kebutuhan akan data hutan berkualitas tinggi guna mendukung Indonesia dalam memenuhi komitmen nasional maupun global.
Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca secara tanpa syarat sebesar 31,89% pada tahun 2030, dan hingga 43,2% dengan dukungan internasional, sebagaimana tercantum dalam Enhanced Nationally Determined Contributions (ENDC). Sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (FOLU) diperkirakan akan berkontribusi terhadap sekitar 58% dari penurunan emisi tersebut.
Selain memfasilitasi pemerintah Indonesia dalam merumuskan kebijakan aksi iklim berbasis bukti kuat, data hutan yang transparan dan kredibel juga akan memperluas akses Indonesia terhadap pendanaan iklim berbasis kinerja guna mempercepat pembangunan berkelanjutan dan rendah karbon.
“Aksi iklim yang kuat bergantung pada data dan bukti yang terpercaya. Sistem inventarisasi dan pemantauan hutan Indonesia memegang peranan krusial dalam menyediakan landasan tersebut. Inilah sebabnya Norwegia mendukung MERANTI. Proyek ini akan memodernisasi Inventarisasi Hutan Nasional serta memastikan integrasi yang lebih baik dengan sistem pemantauan hutan nasional. Data yang lebih baik dan lebih terpercaya memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama iklim internasional serta meningkatkan pengambilan keputusan berbasis bukti untuk pengelolaan hutan dan penggunaan lahan yang berkelanjutan,” ujar Esben Marcussen, Penasihat Bidang Hutan dan Iklim untuk Kedutaan Besar Kerajaan Norwegia di Jakarta.
Dukungan teknis FAO untuk Indonesia
Proyek MERANTI akan berlangsung dari tahun 2026 hingga 2028. Melalui proyek ini, FAO akan mendukung Indonesia dalam pengumpulan data lapangan di setidaknya 500 klaster IHN di seluruh negeri, serta memadukannya dengan data satelit untuk menghasilkan analisis data yang komprehensif.
FAO juga akan memberikan dukungan teknis lebih lanjut untuk meningkatkan kapasitas pegawai pemerintah dalam pelaksanaan IHN dan analisis data, serta memastikan adanya penjaminan dan pengendalian mutu. Portal web IHN yang baru juga akan diintegrasikan dengan aplikasi web Sistem Monitoring Hutan Nasional (SIMONTANA) milik Indonesia.
“Ini adalah sistem dan data milik Indonesia. Peran kami adalah membantu memperkuatnya dengan menghadirkan pengalaman, standar, serta pendekatan teknis berskala internasional; mendukung modernisasi penginderaan jauh dan sistem pemantauan nasional; dan yang terpenting, melakukan transfer pengetahuan serta pengembangan kapasitas yang akan tetap ada di Indonesia; bersama lembaga dan tenaga ahli Indonesia, jauh setelah proyek ini berakhir,” ujar Rajendra Aryal, Perwakilan FAO di Indonesia dan Timor-Leste.
Sebagai pelengkap MERANTI, Kementerian Kehutanan dan FAO juga melaksanakan program Accelerating Innovative Monitoring for Forests (AIM4Forests) dengan dukungan pendanaan Pemerintah Inggris. AIM4Forests bertujuan untuk memperkenalkan metodologi modern dan solusi pemantauan terapan di Indonesia guna meningkatkan kemampuan penginderaan jauh dan pemantauan geospasial, memperbaiki ketersediaan serta interoperabilitas data hutan nasional, memperkuat kesiapan negara dalam mengakses pendanaan iklim, dan mendorong pertukaran pengetahuan, termasuk melalui inisiatif inklusif seperti Young Forest Champions.***(rls)
Dari kiri ke kanan: Perwakilan FAO di Indonesia dan Timor-Leste Rajendra Aryal bersama Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan Ade Tri Ajikusumah dan Direktur Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Agus Budi Santosa dalam peluncuran proyek MERANTI di Jakarta pada Kamis (10/10). (cr. FAO)