Riauterkini- PEKANBARU- Vonis hukuman 2 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim kepada Abdul Wahid, Gubernur non aktif Riau, ternyata juga ditimpakan pada dua bawahannya, Muhammad Arief Setiawan, Kadis PUPR Riau dan Dani Nursalam, Tenaga Ahli Gubri. Masingmasing dijatuhi hukuman 2 tahun penjara denda Rp200 juta subsider 80 hari.

Terdakwa Muhammad Arif juga diwajibkan membayar kerugian negara (uang pengganti) sebesar Rp 290 juta subsider 1 tahun. Sementara terdakwa Dani tidak dikenakan membayar kerugian negara. Karena kerugian tersebut telah dikembalikan

Amar putusan yang dibacakan majelis hakim yang diketuai Delta Tantama SH pada sidang Kamis (30/7/26) siang di pengadilan tipikor Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru. Kedua terdakwa dinyatakan secara sah melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Usai putusan jaksa penuntut umum KPK menyatakan pikir pikir, sedangkan kedua terdakwa menyatakan menerima.

Sebelumnya, JPU, Dian Budiman Abdul Karib SH MH, Irwan Ashadi, Tonny Frengky Pangaribuan, Diky Wahyu Ariyanto, Meyer Volmar Simanjuntak, Erlangga Jayanegara SH MH dan Muhammad Hadi SH. Menuntut terdakwa Muhammad Arif Setiawan dengan pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan. M Arif juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 500 juta subsider 1 tahun.

Terdakwa Dani M Nursalam, dijatuhi tuntutan hukuman selama 4 tahun denda Rp 200 juta subsider 80 hari. Terdakwa tidak dibebani uang pengganti, karena telah dikembalikan sebesar Rp 170 juta.

Terdakwa Abdul Wahid juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 1,3 miliar. Jika tidak dibayar selama kurun waktu satu bulan, maka dapat diganti (subsider) dengan kurungan penjara selama 3 tahun.

Berdasarkan dakwaan diketahui, bahwa para terdakwa melakukan pemaksaan kepada Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I sampai dengan VI Dinas PUPR-PKPP Riau memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan memberikan bagi dirinya.

Terdakwa Abdul Wahid bersama Muhammad Arief Setiawan dan Dani Nursalam didakwa melakukan pemerasan anggaran UPT di lingkungan Dinas PUPR Riau dengan nilai mencapai Rp3,55 miliar. Dana tersebut diduga digunakan untuk berbagai kepentingan non kedinasan, termasuk kebutuhan pribadi dan kegiatan tertentu.***(har)