Riauterkini - PEKANBARU - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) bergerak cepat menjaga stabilitas harga komoditas kelapa sawit yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat. Untuk memastikan harga Tandan Buah Segar (TBS) dan berondolan tetap terkendali, Bupati Inhu Ade Agus Hartanto mengumpulkan seluruh pemilik Pabrik Kelapa Sawit (PKS) se-Kabupaten Indragiri Hulu dalam rapat koordinasi yang digelar di Ruang Rapat Kediaman Bupati, Rabu (3/6/26).

Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Inhu Zulfahmi Adrian, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Inhu Indrawansyah, serta Kepala Dinas Perkebunan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Inhu Endang Muliawan.

Rapat dipimpin Sekda Inhu Zulfahmi Adrian dengan meminta data terkini terkait harga TBS dan berondolan yang dibeli PKS dari berbagai RAM atau tempat penampungan hasil sawit yang tersebar di wilayah Indragiri Hulu.

Dalam laporannya, perwakilan PKS menyampaikan komitmen untuk menjaga kestabilan harga sawit sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah.

"Dapat kami laporkan Pak Bupati, seluruh PKS berupaya menjaga kestabilan harga TBS dan berondolan. Pada umumnya pembelian masih mengacu pada standar harga yang ditetapkan Dinas Perkebunan Provinsi Riau. Kami juga mengajak seluruh PKS untuk melakukan pengawasan terhadap RAM yang ada agar tidak menekan harga petani karena sudah ada acuan harga dari pemerintah," ujar salah seorang perwakilan PKS dalam rapat tersebut.

Bupati Inhu Ade Agus Hartanto menegaskan bahwa pertemuan tersebut menjadi wadah komunikasi antara pemerintah daerah dan pelaku industri sawit guna menjaga keseimbangan harga yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, sebagian besar masyarakat Inhu menggantungkan penghasilan dari sektor perkebunan kelapa sawit, sehingga stabilitas harga menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

"Kita kumpulkan kawan-kawan semua di sini agar bisa saling bertukar pikiran untuk menjaga stabilitas harga TBS dan berondolan di Kabupaten Indragiri Hulu. Mengingat mayoritas masyarakat Inhu bergantung pada komoditas kelapa sawit, transparansi pihak PKS dalam menetapkan harga beli sangat kita harapkan," kata Ade.

Ia berharap seluruh PKS mampu memberikan harga yang kompetitif dan berpihak kepada petani. Sehingga keberadaan industri pengolahan sawit dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan ekonomi masyarakat setempat.

Pada kesempatan itu, Ade juga mendorong pembentukan asosiasi pemilik PKS di Kabupaten Indragiri Hulu sebagai wadah koordinasi dan komunikasi antara pelaku usaha dengan pemerintah daerah.

"Saya mendorong agar dibentuk Asosiasi Pemilik PKS di Kabupaten Indragiri Hulu. Dengan adanya asosiasi, koordinasi dan diskusi antarpemilik PKS akan lebih mudah dilakukan, termasuk dalam menyampaikan berbagai kebijakan pemerintah pusat terkait pembenahan tata niaga komoditas kelapa sawit," tegasnya.

Bupati menjelaskan bahwa rapat tersebut juga merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden kepada seluruh kepala daerah agar menjaga stabilitas harga komoditas sawit di daerah masing-masing.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Inhu, Indrawansyah, mengatakan pertemuan serupa akan dilaksanakan secara berkala sebagai upaya pemerintah daerah dalam memantau perkembangan harga komoditas strategis.

"Pertemuan seperti ini akan rutin dilaksanakan untuk memudahkan Pemkab Inhu menjaga stabilitas harga berbagai komoditas di daerah. Kami berharap harga komoditas perkebunan di Kabupaten Indragiri Hulu tetap terjaga sehingga memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat," ujarnya.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku industri kelapa sawit, Pemkab Inhu berharap stabilitas harga TBS dan berondolan dapat terus terjaga, sehingga petani memperoleh kepastian harga yang adil dan sektor perkebunan tetap menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. ***(guh)