Riauterkini - PEKANBARU - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto minta tiga pimpinan Organiasi Perangkat Daerah (OPD) agar mengawasi eks Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat DPRD (Setwan) Riau yang sudah dipindahkan.

Sebanyak 207 eks pegawai Setwan Riau tersebut dipindahkan terkait kasus Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif. Plt Gubri menegaskan, eks pegawai Setwan tersebut bentuk pembinaan sekaligus penyegaran. SF Hariyanto kembali meminta seluruh pimpinan OPD yang menerima pegawai eks Setwan untuk melakukan pengawasan ketat terhadap kedisiplinan mereka.

“Kalau mereka tidak masuk kerja, laporkan langsung ke saya. Kalau memang bandel juga dan tidak mau ikut aturan, saya pecat,” tegas Plt Gubri, disela acara pelantikan pejabat eselon III dan IV di Gedung Daerah, Selasa (26/5/26).

SF Hariyanto bahkan meminta ketegasan komitmen masing-masing pimpinan OPD dalam melakukan pengawasan. Menurutnya kasus SPPD fiktif yang terus berulang sepanjang 2020 hingga 2025 sangat miris sekali.

"Saya tidak benci orangnya, tapi saya benci cara kerjanya,” ungkap SF Hariyanto.

Padahal kasus SPPD fiktif tersebut sudah menjadi catatan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK Riau. Salah satu pejabatnya bahkan sudah dijatuhi hukuman di pengadilan. Tapi sekan tak jera, kasus serupa terus terjadi.

Selain meminta pengawasan terhadap ketiga pimpinan OPD tersebut, Plt Gubri juga meminta sebanyak tiga pejabat baru yang ditempatkan di Setwan juga melakukan pengawasan dan komitmenya tak melakukan hal serupa soal SPPD fiktif.

“Kalau ada temuan lagi, kalian bertiga (pejabat baru di Setwan) saya tarik ke hukum. Kalau kurang pengawasan, termasuk Sekwan juga bertanggung jawab. Karena ini korupsi dalam bentuk SPPD fiktif bukan puluhan lagi, tapi ratusan miliar,” ujarnya.

Seperti diketahui sebanyak 207 eks pegawai Setwan yang tersandung kasus SPPD fiktif dipindahkan ke tiga OPD di lingkungan Pemprov Riau. Yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerag dan Pemadam Kebakaran (BPBD dan Damkar). sejumlah panti asuhan di bawah Dinas Sosial serta Satpol PP. ***(mok)