Riauterkini-PEKANBARU- Dua petinggi PT Sarana Pembangunan Riau (SPR), Rahman Akil dan Debby Riauma Sary yang menjadi terdakwa korupsi sebesar Rp33,2 miliar lebih, dituntut berbeda oleh jaksa.

Dalam amar tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Yuliana Sari SH dan Ade SH pada sidang Rabu (7/4/26) di Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Rahman Akil merupakan Direktur Utama (Dirut) PT SPR dituntut selama 7 tahun dan Debby sebagai Direktur Keuangan dituntut 6 tahun penjara.

Kedua terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

" Menuntut terdakwa Rahman Akil dengan pidana penjara selama tujuh tahun, dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalankan, dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar Rp500 juta. Jika tidak dibayarkan, maka diganti dengan hukuman penjara 140 hari," ucap Yuliana dalam sidang yang dipimpin majelis hakim Delta Tantama SH MH.

Selain tuntutan hukuman, terdakwa Rahman juga diwajibkan membayar uang pengganti (UP) sebesar Rp13.926.425.407 dan USD 3.000 atau setara Rp33.729.000. Apabila UP itu tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 tahun.

Terdakwa Debby, dituntut hukuman pidana penjara selama 6 tahun. Terdakwa Deby juga dihukum membayar denda dan UP yang sama dengan Rahman Akil," sambung JPU.

Atas tuntutan hukuman tersebut, kedua terdakwa berencana mengajukan pembelaan (pledoi), dan hakim menunda sidang pada Senin (20/4/26) mendatang.

Berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru, Yuliana SH diketahui perbuatan kedua terdakwa itu terjadi tahun 2009 lalu.

Bermula dari pendirian PT SPR Langgak, anak perusahaan PT SPR, tanggal 15 Oktober 2009. Terdakwa Rahman Akil yang menjabat sebagai Direktur Utama, dan Debby Riauma Sary sebagai Direktur Keuangan. Didakwa telah menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan keuangan dan proyek kerja sama pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas (migas) Langgak dengan KCL.

Alih-alih menguntungkan daerah, kerja sama tersebut justru telah menimbulkan kerugian negara puluhan miliar rupiah. Hal tersebut diketahui hasil audit BPKP yang menemukan adanya penyimpangan besar dalam pengelolaan keuangan perusahaan.

" Terdakwa Rahman Akil memerintahkan bagian keuangan PT SPR dan PT SPR Langgak untuk mengeluarkan dana tanpa dasar hukum yang jelas, bahkan menunjuk konsultan keuangan dan hukum tanpa kontrak resmi. Akibatnya, perusahaan dirugikan sekitar Rp13,4 miliar," ucap JPU.

Selain itu, terdakwa Rahman juga merekayasa laporan keuangan agar tampak seolah perusahaan memperoleh laba, padahal mengalami kerugian," sambung JPU.

Perbuatan Rahman ini, terdakwa Debby Riauma Sary juga turut menandatangani pengeluaran kas tanpa dasar yang sah serta merekayasa pencatatan keuangan yang melanggar standar akuntansi.

Dalam proses penyidikan, telah disita uang tunai sebesar Rp5,4 miliar dan memblokir 12 aset bergerak dan tidak bergerak milik kedua terdakwa yang ditaksir mencapai Rp50 miliar**(har)