​Riauterkini-SIAK – Bupati Siak, Afni, memberikan pernyataan terbuka mengenai kondisi keuangan daerah yang kini berada di ambang "jurang fiskal". Di tengah tantangan tersebut, ia meminta seluruh jajaran pejabat untuk fokus pada kerja nyata serta efisiensi anggaran.

​Pernyataan tegas ini disampaikan, usai pelantikan Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak yang berlangsung di Balairung Datuk Empat Suku, Komplek Abdi Praja, Kamis (12/3/26).

Afni mengatakan, ​salah satu poin krusial yang ditegaskannya adalah sikap pemerintah daerah terhadap polemik Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Afni secara jujur mengakui adanya kebijakan pahit terkait tunjangan tersebut demi menjaga kesehatan jangka panjang APBD Siak.

​"Kabupaten lain mungkin berani berhutang untuk membayar TPP, tapi kita tidak. Biarlah kita “sakit” sedikit bersama-sama sekarang, daripada mewariskan beban utang yang memberatkan rakyat di masa depan," ujar Bupati Afni.

​Sebagai langkah preventif menghindari defisit yang semakin dalam, Pemkab Siak telah melakukan pemblokiran pada sejumlah pos anggaran belanja. Bupati menyadari bahwa langkah ini memicu kekecewaan di kalangan ASN, namun ia menegaskan kesiapannya bersama Wakil Bupati untuk menanggung risiko politik dari kebijakan tersebut.

​"Hari ini kami sudah blokir anggaran untuk berhati-hati dalam belanja. Jika tidak, jurang fiskal kita akan semakin panjang. Saya tahu ada kemarahan terkait Surat Edaran TPP, nanti akan kami jelaskan secara detail agar tidak ada miskomunikasi," tambahnya.

Bupati secara khusus meminta para Kepala Bidang (Kabid), Kepala Seksi (Kasi), Bendahara, hingga Koordinator Wilayah (Korwil) untuk menjadi tim yang solid. Ia berharap mereka mampu menjadi penyambung lidah pemerintah dalam menjelaskan kondisi riil daerah kepada masyarakat dan rekan sejawat.

​"Kita semua dalam kondisi yang harus kompak, harus jadi teamwork. Siap sakit bersama-sama dengan rakyat,” tantang Bupati.

Bupati mengingatkan bahwa dengan terbatasnya porsi fisik dalam APBD, para pejabat dituntut untuk lebih kreatif dan transformatif. Ia mendorong jajarannya agar tidak hanya bergantung pada dana daerah, melainkan aktif menjemput bola untuk mendapatkan hak-hak rakyat Siak di pemerintah pusat.***(Adji)