Riauterkini - PEKANBARU - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago mengingatkan penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dilakukan secara kolaboratif seluruh pihak.

Ia menegaskan, tak ada satu pun institusi yang bekerja sendiri. Karena itu, penanganan karhutla merupakan kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri hingga masyarakat.

“Tidak ada satu institusi pun yang memiliki peran lebih. Semua bekerja secara kolaboratif dan bersinergi dalam penanganan karhutla,” kata Menkopolkam, usai memimpin apel siaga Karhutla nasional yang digelar di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Kamis (5/3/26).

Ia menjelaskan, pemerintah telah menetapkan enam provinsi prioritas penanganan karhutla berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2020. Enam provinsi tersebut berada di dua pulau besar, yakni tiga di Sumatera dan tiga di Kalimantan.

Di Sumatera meliputi Provinsi Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Sementara di Kalimantan meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Menurutnya, ketika kebakaran masih dalam skala kecil, penanganan dilakukan terlebih dahulu oleh pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi. Namun hingga saat ini, dari enam provinsi prioritas tersebut, baru Provinsi Riau yang telah meminta dukungan bantuan pemerintah pusat.

Dalam upaya penanganan, pemerintah juga telah melakukan berbagai langkah strategis, salah satunya melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Metode ini dinilai paling efektif apabila masih terdapat awan potensial pembentuk hujan.

“Jika masih ada pertumbuhan awan, operasi modifikasi cuaca sangat efektif untuk mendatangkan hujan sehingga dapat membantu memadamkan kebakaran,” ujarnya.

Namun ketika musim kemarau semakin kering dan potensi awan hujan berkurang, maka penanganan difokuskan pada kerja Satgas darat. Satgas ini merupakan gabungan dari unsur TNI, Polri, Manggala Agni, masyarakat peduli api, serta para relawan. Mereka dilengkapi dengan berbagai peralatan pemadaman kebakaran yang terus ditingkatkan setiap tahun.

“Satgas darat bertugas memadamkan api sebelum kebakaran membesar. Kalau api sudah terlanjur besar, penanganannya akan jauh lebih sulit,” tegasnya.

Apabila kondisi semakin kering dan operasi modifikasi cuaca tidak lagi memungkinkan, maka pemerintah akan mengerahkan helikopter water bombing untuk membantu pemadaman dari udara.

Ia mencontohkan, saat fenomena El Nino pada 2023 lalu, pemerintah pusat mengerahkan hingga 50 unit helikopter water bombing untuk penanganan karhutla. Sementara pada 2025 lalu, jumlah helikopter yang dikerahkan di seluruh provinsi prioritas sebanyak 25 unit.

Jumlah helikopter yang diterjunkan, lanjutnya, disesuaikan dengan kondisi cuaca serta kebutuhan di lapangan, termasuk kemampuan Satgas darat dalam melakukan pemadaman. ***(mok)