Riauterkini-PEKANBARU - Komisi I DPR RI bersama Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi (Komdigi) melakukan kunjungan kerja ke provinsi Riau untuk melihat program program Wifi sekolah yang dikelola oleh Bakti Komdigi.

Kunker yang dilaksanakan pada Rabu (19/11/2025) itu digelar di SDN 195 Kota Pekanbaru. Hadir dari Komisi I yaitu Dr. Syahrul Aidi Maazat selaku ketua tim, dengan anggota yaitu Abraham Sri djaja, Syamsul Rizal. Hadir juga Irjen Komdigi, Dirut Bakti Komdigi, Kepala Disdik Riau, Wakil Walikota Pekanbaru bisa beserta jajaran.

Wakil Walikota Pekanbaru Markarius Anwar dalam sambutannya mengucapkan Terima kasih kepada Kementerian Komdigi dan Bakti yang telah memilih Pekanbaru sebagai penerima wifi gratis untuk sekolah.

"Alhamdulillab, Pekanbaru mendapat 30 sekolah bantuan wifi gratis dari Bakti telkom. Mudah-mudahan kehadiran wifi ini di wilayah pinggir dapat meratakan akses internet seluruh Kota Pekanbaru. Harapan kami agar wilayah pinggir ini dapat dibantu tower agar internet makin bagus." kata Markarius Anwar.

Sementara itu Irjend Komdigi, Arif Tri Hadiyanto menyampaikan bahwa program wiffi sekolab mewujudkan cita-cita jaringan menjangkau pelosok, khususnya yang di wilayah 3T (terdepan, terluka dan terisolir).

"Saat ini kita sudah menggunakan satelit yang dibangun Komdigi. Sebelumnya masih nyewa dari vendor. Sekarang satu kesatuan untuk efisien. Kita akan menngoptimalkan aset yang kita bangun termanfaatkan oleh masyarakat." terang Arif Tri Hadiyanto.

Sementara itu Syahrul Aidi selalu ketua tim dari Komisi I DPR RI menyampaikan agenda tersebut merupakan bagian pengawasan Komisi I kepada mitranya. Memastikan setiap program yang dibuat diserap sempurna oleh masyarakat.

"Kita dapat data bahwa ada 18.000 titik tugas Kementerian Komdigi secara nasional. Titik itu terdiri dari sekolah, puskesmas, kantor desa, dan lainnya. Kita harapkan telah selesai secepatnya." kata Syahrul Aidi.

Dia menekankan agar Komdigi memperhatikan secara serius daerah yang memiliki blankspot jaringan telekomunikasi. Khususnya daerah dengan kategori 3T tersebut. Saat ini jaringan telekomunikasi telah menjadi kebutuhan prioritas masyarakat. Karena ini sifatnya kebutuhan, dia mengharapkan pemda segera mengusulkan daerahnya ke Kementerian.

"Dari data yang kita dapatkan, dari 2.138 desa/kelurahan di Riau, masih ada 382 desa/kelurahan yang jaringan telekomunikasi lemah dan bahkan tidak ada. Itu sekitar 17.86% dari seluruh desa/kelurahan yang ada. Selaku perwakilan masyarakat Riau saya berharap persoalan ini cepat teratasi" kata Syahrul Aidi.***(Wal)