Riauterkini - TELUKKUANTAN - Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Drs. Muradi, membantah isu miring terkait uang iyuran 1,5 juta rupiah untuk mendapatkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) bagi PPPK yang bakal dilantik.

Muradi menegaskan bahwa proses pelantikan PPPK mendatang, termasuk penerbitan SPMT, tidak dipungut biaya sepersen pun alias gratis.

"Tidak ada bayar-bayar, kalau ada silahkan dilaporkan ke aparat jika ada oknum yang berani memungut setoran kepada PPPK," tegasnya Selasa (28/10/2025).

Muradi membeberkan, Pemda Kuansing sudah berencana melakukan pelantikan bagi PPPK tahap I dibulan November 2025 sebanyak 1.400 orang lebih.

Namun, demikian tidak semuanya langsung mendapatkan SPMT sebab akan dibagikan secara bertahap.

"Untuk tahap kedua akan dilantik sekitar 700 orang lebih dan sisanya akan dilanjutnya tahap ketiga," kata Muradi.

Pembagian SPMT dilakukan secara bertahap, katanya, karena menyangkut kemampuan keuangan daerah. "Jika mengacu kepada besaran gaji yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, keuangan kita belum mampu," sebutnya.

Berkabang Isu.

CalonPPPK di Kabupaten Kuantan Singingi, dilanda keresahan karena beredar isu pungli sebesar Rp1,5 juta per orang untuk mendapatkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) bagi yang tidak menyetor terancam tidak akan menerima SPMT.

Uang dikumpulkan paling lambat tanggal 30 Oktober 2025. Yang sudah dipanggil 100 orang bakal mendapatkan SPMT dan harus setor Rp1,5 Juta.

Sementara PPPK yang lain tetap dilantik tapi tidak mendapatkan SPMT.

Disebutkan uang tersebut diklaim diminta dikumpulkan kepada seseorang di sekretariat PMD, di kantor camat. Hingga isu ini, diluruskan Kepala BKPP Kabupaten Kuantan Singingi, Drs. Muradi.*** (Jok)