Riauterkini - PEKANBARU - Cipayung Plus Riau menilai kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur Riau pada 2024, SF Hariyanto, menjadi sumber utama carut-marutnya keuangan daerah yang kini berujung pada defisit besar.

Hal itu disampaikan Ketua Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Himapersis) Riau, Zul Ikhsan Maarif atau akrab disapa Zim, saat menyoroti sederet persoalan yang menjerat APBD Riau 2024.

Zim mengungkapkan, defisit Rp1,8 triliun tidak lepas dari dugaan manipulasi anggaran pendapatan yang dilakukan di masa kepemimpinan SF Hariyanto.

“Pendapatan diduga dibesar-besarkan dan belanja juga dilakukan besar-besaran diduga untuk kepentingan politik. Akibatnya, utang daerah menumpuk hingga Rp1,8 triliun. Ini bukti tata kelola keuangan yang gagal total,” tegas ZIM, Kamis (5/9/25).

Selain itu, Zim juga menyoroti dugaan penyaluran dana Participating Interest (PI) ke bank yang bukan milik daerah. Padahal, Riau memiliki BUMD perbankan, yaitu Bank Riau Kepri Syariah.

Menurutnya, langkah ini patut dipertanyakan karena justru melemahkan peran bank daerah yang semestinya menjadi instrumen keuangan utama bagi pemerintah provinsi.

“Mengapa dana PI itu tidak ditempatkan di bank daerah? Apakah ada yang ditakutkan oleh Pemprov Riau di bawah kepemimpinan SF Hariyanto? Ini pertanyaan serius yang harus dijawab,” ujarnya.

Tak hanya itu, ZIM juga menyinggung soal penerimaan dana insentif oleh SF Hariyanto yang bahkan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Padahal, SF Hariyanto sudah menerima tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) sebesar Rp90 juta per bulan, atas jabatannya sebagai Sekdaprov Riau.

"Seorang Sekdaprov dengan tunjangan sebesar itu masih menerima insentif hingga menjadi catatan BPK. Ini tidak hanya janggal, tetapi juga melanggar etika dan aturan,” kata Zim.

Atas dasar itu, Cipayung Plus menuntut DPRD Riau tidak tinggal diam. Mereka mendesak agar segera dibentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut seluruh masalah keuangan di era SF Hariyanto.

"DPRD jangan main-main. Kalau tidak segera bergerak, ini sama saja membiarkan uang rakyat digelapkan tanpa ada pertanggungjawaban. Rakyat berhak tahu siapa yang harus bertanggung jawab,” pungkas Zim. ***(rls)