Riauterkini-BENGKALIS– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkalis menargetkan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025 rampung paling lambat akhir Agustus. Sementara pengesahannya diperkirakan akan dilakukan pertengahan September 2025.

Wakil Ketua DPRD Bengkalis, Hendrik Firnanda P, mengungkapkan keterlambatan pembahasan terjadi lantaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis baru menerima regulasi terbaru dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Dengan adanya aturan baru tersebut, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus menyusun ulang rancangan APBD Perubahan 2025. Dari informasi yang kami terima, ada potensi tunda salur Dana Bagi Hasil (DBH) Migas tahun 2023–2024 yang kemungkinan tidak seratus persen akan diterima,” jelas Hendrik, Selasa (19/8/25).

Hendrik menambahkan, TAPD Bengkalis menargetkan penyusunan ulang rampung pekan depan. Setelah itu, DPRD bersama Pemkab Bengkalis akan langsung mengagendakan pembahasan agar tidak melewati tenggat waktu yang telah ditetapkan.

Sementara itu, Sekretaris DPC Partai Gerindra Bengkalis menyebutkan, pengesahan APBD Perubahan 2025 diperkirakan baru bisa dilakukan pada September. Hal itu sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di mana batas akhir pengesahan APBD Perubahan adalah pekan kedua September.

“Prediksi kami, APBD Perubahan akan mengalami penambahan anggaran, terutama pada belanja gaji pegawai yang sebelumnya belum teralokasikan penuh hingga akhir tahun,” ujarnya.

Dengan adanya penambahan pos belanja wajib tersebut, nilai APBD Perubahan Bengkalis 2025 diperkirakan tembus di atas Rp4 triliun.

“Untuk belanja lainnya masih belum bisa dipastikan karena masih ada beberapa kegiatan tunda bayar yang belum terselesaikan. Namun, penambahan wajib saja sudah cukup signifikan. Rinciannya akan terlihat jelas saat pembahasan nanti,” pungkasnya.***(dik/rls)