Riauterkini - PEKANBARU - Memperingati Hari Jadi ke-68 Provinsi Riau, Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Riau dan sejumlah mitra strategis menggelar Riau Economic Forum (REF) 2025, Kamis (07/08/25) di Kantor Perwakilan BI Provinsi Riau. Forum ini menjadi ajang strategis untuk mendorong investasi berkelanjutan di bidang energi dan pangan, sekaligus memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan.

Dengan mengusung tema “Memacu Pertumbuhan Ekonomi Sumatera melalui Investasi Berkelanjutan”, forum ini mempertemukan pemerintah pusat dan daerah, investor, akademisi, hingga pelaku usaha untuk membahas langkah konkret penguatan ekonomi hijau dan digital di kawasan Sumatera, khususnya Riau.

Salah satu agenda utama dalam REF 2025 adalah penandatanganan dua nota kesepahaman (MoU) investasi bernilai total 2,8 miliar dolar AS. Penandatanganan ini difasilitasi langsung oleh BI Riau dan disaksikan Gubernur Riau Abdul Wahid serta sejumlah pejabat nasional dan daerah.

MoU pertama ditandatangani antara PT Rangsang Sindo Energy dengan Oriens Asset Management PTE. LTD untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 2 Gigawatt di Pulau Rangsang, Riau. Investasi ini senilai 1,8 miliar dolar AS dan ditargetkan mulai mengekspor energi terbarukan ke Singapura pada 2028.

Direktur PT Rangsang Sindo Energy, Sulaiman dan Chairman Oriens Asset Management, Terrence Ong hadir langsung dalam penandatanganan tersebut. Proyek ini menjadi bagian penting dalam strategi transisi energi dan kontribusi Riau terhadap ekspor energi bersih.

MoU kedua ditandatangani oleh PT Buana Persada dan Oriens Asset Management dengan nilai investasi sebesar 1 miliar dolar AS. Proyek ini meliputi pengembangan kebun tebu seluas 20 ribu hektare dan pembangunan pabrik gula modern di Kabupaten Rokan Hulu, dengan kapasitas produksi mencapai 300 ribu ton gula mentah per tahun.

Kepala Perwakilan BI Riau, Panji Achmad, menyampaikan bahwa BI mendukung penuh upaya pembangunan ekonomi daerah dengan menjadi fasilitator dalam mempertemukan kepentingan strategis antara investor dan pemerintah daerah.

“Kami berkomitmen memperkuat peran BI sebagai mitra strategis daerah dalam membangun ekonomi berkelanjutan yang inklusif dan hijau,” ujarnya.

Gubernur Riau Abdul Wahid menegaskan bahwa penandatanganan MoU ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov Riau untuk membuka ruang investasi yang sehat dan produktif. Ia berharap proyek-proyek tersebut bisa segera terealisasi demi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kami siap mendukung dan mengawal agar semua investasi ini berdampak langsung bagi masyarakat Riau,” tegasnya.

REF 2025 juga menghadirkan sesi diskusi panel yang dibuka oleh Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, Ph.D. Dalam keynote speech-nya, ia memaparkan kondisi perekonomian nasional dan Riau terkini, serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026.

Amalia menekankan bahwa data yang akurat akan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Panel diskusi turut menghadirkan enam pembicara lintas sektor, di antaranya Ketua Komisi Kejaksaan RI Prof. Dr. Pujiyono Suwadi, Deputi BKPM RI Prof. Dr. Tirta Nugraha Mursitama, Plt. Kepala Bappeda Riau Purnama Irawansyah, serta perwakilan dari Polda Riau, Dinas Pariwisata Riau, dan Bank Mandiri.

Diskusi menghasilkan benang merah bahwa untuk menciptakan iklim investasi yang lebih atraktif, Riau perlu memperkuat sinergi antar instansi dan memperbaiki tata kelola. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar investasi masuk bisa berdampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Dalam kesempatan yang sama, BI Riau juga meluncurkan sistem pembayaran digital QRIS Tap, dengan pilot project di bus Trans Metro Pekanbaru. Teknologi ini memungkinkan transaksi dilakukan hanya dengan menempelkan smartphone ke perangkat NFC tanpa perlu memindai QR Code, dengan waktu transaksi kurang dari 0,3 detik.

Peluncuran QRIS Tap dilakukan secara simbolis oleh Gubernur Riau, Kepala BPS RI, dan Kepala BI Riau, disaksikan oleh para kepala daerah, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Dengan penyelenggaraan REF 2025, Provinsi Riau menunjukkan langkah konkret dalam mewujudkan transformasi ekonomi berkelanjutan yang inklusif, berbasis teknologi dan ramah lingkungan.***(Rls)