Riauterkini-PEKANBARU- Komisi IV DPRD Provinsi Riau mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Provinsi Riau, di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Riau, Kamis (18/6/2025).

Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Riau Darmalis, dan dihadiri oleh anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau, yakni Samsuri Daris, Zulhendri, Jons Ade Nopendra, dan Muhtarom.

Dari pihak BPBDPK hadir langsung Kepala BPBDPK Provinsi Riau, Edy Afrizal, beserta jajaran.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau Zulhendri, menekankan pentingnya mengetahui kegiatan yang telah dan belum berjalan di semester pertama tahun anggaran.

“Kita ingin mengetahui kegiatan kita di tahun 2025 ini karena saat ini sudah bulan Juni. Sebentar lagi akan masuk ke perubahan anggaran. Jadi kita harus tahu apa prioritas kita,” ujar Zulhendri.

Ia juga mempertanyakan kesiapan menghadapi musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kepala BPBDPK menyampaikan bahwa pada Tahun Anggaran 2025, pihaknya menjalankan tiga program utama, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Penanggulangan Bencana, dan Program Pencegahan, Penanggulangan, dan Penyelamatan Kebakaran serta Penyelamatan Non Kebakaran.

Hingga akhir Mei 2025, BPBDPK mencatat realisasi fisik sebesar 53,01 persen dan realisasi keuangan sebesar 42,53 persen. Capaian ini menunjukkan komitmen dalam menjalankan program kerja secara efektif dan efisien.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau Muhtarom, menyoroti perlunya penguatan koordinasi antara BPBD provinsi dan kabupaten/kota. Ia berharap ada alur komando yang lebih jelas agar penanganan bencana bisa lebih responsif.

“Badan ini menjadi bagian penting dalam menyelamatkan daerah kita. Beban kerjanya berat, tapi anggarannya masih terbatas,” ujarnya. .***(adv)