Riauterkini-PELALAWAN-Curah hujan tinggi yang melanda Provinsi Riau menyebabkan bencana banjir yang meluas ke berbagai wilayah. Selain merendam pemukiman warga, banjir juga melumpuhkan tempat ibadah, sekolah, hingga jalan lintas utama. Salah satu lokasi yang terdampak adalah Jalan Lintas Timur (Jalintim) KM 83, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan.
Ketinggian air di lokasi ini mencapai 60 sentimeter, yang menyebabkan kemacetan panjang kendaraan yang melintas. "Kami turun langsung ke lokasi bersama jajaran untuk memastikan arus lalu lintas tetap terkendali meskipun terjadi antrean panjang hingga berjam-jam," ujar Bupati Pelalawan, Zukri, pada Kamis (23/01/2025).
Zukri, yang didampingi oleh Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Zulkifli Syukur, mendesak pemerintah pusat untuk segera memberikan perhatian serius terhadap kondisi ini. Banjir telah merendam sekitar 3.500 rumah di enam kecamatan dan menyebabkan beberapa sekolah terpaksa diliburkan.
Zukri juga menyoroti pentingnya Jalan Lintas Timur Jambi-Riau yang merupakan jalur strategis nasional, menghubungkan Aceh hingga Lampung. Menurutnya, terganggunya jalur ini berdampak besar terhadap perekonomian daerah, khususnya dalam hal kenaikan harga barang kebutuhan pokok. "Karena ini jalur strategis, dampaknya sangat besar pada arus barang dan jasa. Kami berharap pemerintah pusat segera mencari solusi jangka panjang agar banjir seperti ini tidak berulang," tegasnya.
Bupati Pelalawan juga meminta perhatian khusus dari Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menangani banjir di wilayah tersebut.
Menanggapi hal ini, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Riau, Yohanes Tulak, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan beberapa langkah penanganan.
Dalam jangka pendek, pengaturan lalu lintas dengan sistem buka-tutup telah diterapkan, dan tanda pembatas jalan dipasang untuk memastikan kendaraan tetap berada di jalur yang aman. "Untuk mengantisipasi lonjakan lalu lintas saat libur panjang, jalur alternatif melalui Simpang Japura-Kuantan Singingi telah disiapkan," ujar Yohanes.
BPJN bersama Balai Wilayah Sungai dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga mengadakan rapat virtual untuk membahas modifikasi cuaca dan pengaturan pintu air Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang. Namun, Yohanes menegaskan bahwa penurunan pintu air memerlukan waktu 3–4 hari untuk berdampak, tergantung curah hujan.
Sebagai solusi jangka panjang, Yohanes mengusulkan pembangunan flyover di jalan lintas tersebut untuk mengatasi banjir yang berulang dan meningkatkan efisiensi transportasi. "Jika banjir ini menjadi masalah tahunan, maka pembangunan flyover adalah solusi yang kami usulkan kepada Kementerian PUPR," kata Yohanes.
Banjir yang melanda kawasan ini menjadi pengingat akan pentingnya perhatian terhadap infrastruktur di daerah rawan bencana untuk meminimalkan dampak ekonomi dan sosial di masa mendatang.***(ang)