Riauterkini- PEKANBARU – Sebanyak 120 anggota DPR RI dari 8 fraksi secara resmi menyerahkan berkas usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada Pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Dari total pengusul tersebut, terdapat tiga wakil rakyat asal daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Riau yang ikut menandatangani usulan tersebut. Ketiga legislator asal Riau yang tercatat dalam berkas pengajuan HMP tersebut adalah: Dr. Hj. KaRmila Sari, S.Kom., M.M. (Fraksi Partai Golkar – Dapil Riau I), Dr. H. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A. (Fraksi PKS – Dapil Riau II) dan Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M. (Fraksi PKB/Lintas Fraksi – Dapil Riau I).

Nama legislator Partai Demokrat asal Riau, Dr. H. Achmad, M.Si., sempat mengemuka dalam pembahasan fraksi internal, namun dokumen resmi yang diterima pimpinan DPR mencatat 3 nama legislator Dapil Riau di atas.

Pengajuan Hak Menyatakan Pendapat oleh 120 legislator ini didasari oleh polemik keabsahan dan kelayakan syarat administrasi ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Para anggota DPR pengusul menilai isu keabsahan ijazah ini berkaitan erat dengan Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3, yaitu dugaan Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Pengusulan ini dirancang lintas fraksi (PKS, NasDem, PKB, Demokrat, PDIP, Golkar, Gerindra, dan PAN) untuk mendorong penyelesaian legalitas dan akuntabilitas politik di tingkat lembaga tinggi negara.

Sesuai ketentuan Pasal 7B UUD 1945 serta peraturan tata tertib DPR (UU MD3), proses pemberhentian/pemakzulan Presiden atau Wakil Presiden melalui HMP harus melewati serangkaian tahapan yang ketat dan transparan:

Pengusulan Awal di DPR: Usulan diajukan sekurang-kurangnya oleh 25 anggota DPR. Pengajuan 120 anggota DPR pada Rabu (11/11/2026) ini telah dinyatakan resmi diterima oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustopa untuk diteruskan ke Rapat Pimpinan (Rapim) dan Badan Musyawarah (Bamus).

Usulan HMP akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR. Syarat pengesahan usulan ini wajib dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

Jika Rapat Paripurna DPR menyetujui usulan HMP tersebut, DPR resmi mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi. MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR tersebut paling lambat 90 hari setelah permohonan dicatat.

Jika MK memutuskan bahwa dugaan DPR terbukti secara hukum, DPR menggelar Rapat Paripurna kembali untuk meneruskan usulan pemakzulan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usulan DPR paling lambat 30 hari sejak menerima usulan. Keputusan pemakzulan di MPR bersifat final dan harus diambil dalam Rapat Paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota MPR dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR yang hadir.

Untuk mengetahui alasan ketiga wakil Riau itu ikut serta menandatangani HMP Pemakzulan Wakil Presiden Gibran, redaksi telah melayangkan pertanyaan tertulis via WhatsApp kepada Syahrul Aidi dan Yulisman, namun hingga berita ini tayang, belum satupun yang menjawaban.***(red)