Riauterkini-PEKANBARU- Perkara penggelapan yang dilakukan Sahat Hutabarat memasuki babak baru setelah keluarnya Putusan Pengadilan Negeri (PN) Pasir Pengaraian Nomor 52/Pid.B/2026/PN Prp. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Sahat Hutabarat berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Namun, menurut Sehat melalui kuasa hukumnya, Roy Wright, S.H., M.H. dan Riawindo Asay Sormin, S.H., M.H menilai putusan tersebut dinilai penuh kejanggalan.

Menurut mereka, baik saksi yang dihadirkan Penuntut Umum maupun saksi dari pihak penasihat hukum, terdapat fakta-fakta dan keterangan saksi yang justru meringankan posisi klien mereka.

Kuasa hukum Sahat menduga adanya upaya kriminalisasi terhadap Sahat Hutabarat. Hal itu didasari proses audit internal yang dilakukan oleh Koperasi Serba Usaha/Koperasi Produsen Parnados (KSU Parnados) yang dinilai tidak memenuhi standar.

" Audit tidak dilakukan oleh tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya, melainkan hanya oleh seorang vendor yang bekerja di KSU Parnados dan dinilai tidak memiliki kapasitas untuk melakukan audit,"ungkap Riawindo Asay Sormin, S.H., M.H kepada awak media, Sabtu, (15/8/26).

Selain itu, saksi yang dihadirkan merupakan mitra kerja dengan KSU Parnados yaitu sebagai Tim IT Koperasi Serba Usaha/Koperasi Produsen Parnados (KSU Parnados),” sambungnya.

Asay Sormin juga membenarkan bahwa terdakwa sejak awal mengakui secara tulus telah melakukan perbuatan penggelapan di tempatnya bekerja, KSU Parnados. Pengakuan itu disampaikan mulai dari pemeriksaan di kepolisian hingga di persidangan

Namun, terdakwa tidak pernah mengakui jumlah kerugian yang dituduhkan oleh pihak koperasi, yaitu sebesar Rp5.853.008.334,- (lima miliar delapan ratus lima puluh tiga juta delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah),”sebutnya.

Selain itu, ditegaskan pula bahwa Sahat Hutabarat tidak pernah mengakui slip penarikan uang tunai yang tidak ditandatangani oleh dirinya.

Menanggapi hal tersebut, Riawindo Asay Sormin menyampaikan bahwa dirinya beserta seluruh tim advokat akan segera menyampaikan surat permohonan kepada Kementerian Koperasi.

“ Tujuannya agar kasus ini mendapat perhatian khusus dari Bapak Menteri Koperasi, sehingga Sahat Hutabarat dapat memperoleh keadilan yang sebanding dengan kesalahan dan perbuatannya,” harapan Riawindo Asay Sormin.***(har)