Riauterkini-BENGKALIS – Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bengkalis resmi mencanangkan Pendataan Sensus Ekonomi (SE) 2026.

Bupati Bengkalis Kasmarni mengajak seluruh elemen masyarakat berpartisipasi aktif menyukseskan pendataan yang menjadi fondasi penyusunan kebijakan pembangunan berbasis data.

Pencanangan tersebut berlangsung di Ruang Dang Merdu, Lantai IV Kantor Bupati Bengkalis, Senin (22/6/26), ditandai dengan pemasangan rompi dan tanda pengenal kepada perwakilan petugas sensus secara simbolis.

Dalam sambutannya, Kasmarni menegaskan Sensus Ekonomi merupakan agenda strategis nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali oleh BPS untuk memotret kondisi dan dinamika perekonomian Indonesia secara menyeluruh.

Menurutnya, Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar kegiatan pendataan, tetapi menjadi langkah penting menghadirkan data berkualitas yang akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

"Melalui Sensus Ekonomi 2026 akan dihasilkan data mengenai struktur usaha, potensi ekonomi, karakteristik pelaku usaha, perkembangan ekonomi digital hingga praktik ekonomi berkelanjutan. Data yang akurat menjadi landasan utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang adaptif terhadap perkembangan zaman serta berpihak pada kesejahteraan masyarakat," ujar Kasmarni.

Bupati perempuan pertama di Kabupaten Bengkalis itu menilai pelaksanaan Sensus Ekonomi memiliki arti strategis mengingat Bengkalis memiliki potensi besar di sektor pertambangan, industri pengolahan, perdagangan, jasa, perkebunan hilir hingga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Karena itu, pemerintah daerah membutuhkan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar menentukan arah pembangunan ekonomi daerah.

"Dengan data yang berkualitas, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan investasi, memperluas kesempatan kerja, memperkuat daya saing daerah, serta mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," katanya.

Kasmarni juga menekankan bahwa keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya menjadi tanggung jawab BPS, tetapi membutuhkan dukungan seluruh pihak, mulai dari perangkat daerah, instansi vertikal, dunia usaha, akademisi, media massa hingga masyarakat.

Ia mengimbau para pelaku usaha memberikan informasi yang benar, lengkap, dan jujur kepada petugas sensus, sementara masyarakat diminta turut membantu kelancaran proses pendataan di lapangan.

"Partisipasi aktif masyarakat sangat menentukan kualitas data yang dihasilkan, dan pada akhirnya akan menentukan kualitas kebijakan pembangunan yang disusun pemerintah," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Kasmarni juga memastikan seluruh data responden dijamin kerahasiaannya sesuai amanat Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Data yang dikumpulkan, kata dia, tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan, penegakan hukum maupun kepentingan lain di luar statistik dan perencanaan pembangunan.

"Tidak perlu ragu atau khawatir dalam memberikan informasi kepada petugas sensus. Seluruh data akan dikelola secara profesional dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik serta perencanaan pembangunan," ujarnya.

Menutup sambutannya, Kasmarni mengajak seluruh masyarakat menjadikan Sensus Ekonomi 2026 sebagai gerakan bersama untuk membangun budaya data yang kuat demi terwujudnya pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

"Mari kita jadikan Sensus Ekonomi 2026 sebagai gerakan bersama untuk menghadirkan data yang akurat, membangun kebijakan yang tepat, serta mewujudkan Kabupaten Bengkalis yang bermarwah, maju, sejahtera, dan unggul di Indonesia," pungkasnya.***(dk/rls)