Riauterkini-BENGKALIS – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bengkalis menahan seorang perempuan berinisial DA yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan nilai kerugian mencapai lebih dari Rp290 juta.

Penahanan terhadap tersangka dilakukan setelah penyidik mengumpulkan alat bukti yang cukup dan menetapkan DA, bekerja sebagai sales sebagai tersangka dalam perkara yang terjadi di Kecamatan Bengkalis.

Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar, melalui Kasat Reskrim Polres Bengkalis Iptu Yohn Mabel mengatakan bahwa proses penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan serta penyelesaian berkas perkara.

"Terhadap tersangka berinisial DA telah dilakukan penahanan pada 2 Juni 2026. Penahanan dilakukan untuk kepentingan proses penyidikan dan penyelesaian berkas perkara," ujar Iptu Yohn Mabel.

Kasus ini bermula ketika tersangka bekerja sebagai sales di PT. Deli Makmur dan diberikan kepercayaan untuk mengelola transaksi keuangan hasil penjualan sembako kepada pelanggan. Dalam menjalankan tugasnya, tersangka diduga menerima sejumlah pembayaran dari pelanggan perusahaan.

Namun, uang hasil penjualan yang seharusnya disetorkan kepada perusahaan diduga tidak diserahkan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hasil penyidikan, dana tersebut justru digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk membayar utang, tanpa seizin maupun sepengetahuan pihak perusahaan.

Akibat perbuatan tersebut, PT Deli Makmur mengalami kerugian sekitar Rp290 juta lebih dan selanjutnya melaporkan kasus tersebut kepada Polres Bengkalis untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Setelah menerima laporan, penyidik Satreskrim Polres Bengkalis melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Dari hasil pemeriksaan serta pengumpulan alat bukti, penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 488 juncto Pasal 486 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Saat ini, penyidik Unit I Satreskrim Polres Bengkalis masih melengkapi berkas perkara dan terus berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) guna mempercepat proses hukum ke tahap berikutnya.***(dik)