Riauterkini-PEKANBARU – Gelombang aksi unjuk rasa kembali mewarnai gedung DPRD Provinsi Riau, Kamis (3004/2026). Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Pekanbaru mendatangi rumah rakyat tersebut untuk menyuarakan kritik tajam terkait pengelolaan kekayaan alam dan persoalan lingkungan yang tak kunjung usai di Bumi Lancang Kuning.

Dalam aksinya, massa membawa sejumlah tuntutan krusial. Salah satu poin utama yang menjadi sorotan adalah transparansi terkait pengelolaan dana Participating Interest (PI) 10 persen dari sektor Minyak dan Bidang Gas (MBG).

Mahasiswa mendesak Pemerintah Provinsi Riau dan DPRD untuk bersikap terbuka mengenai aliran dana bagi hasil migas. Secara khusus, massa aksi menyoroti peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pengelola, yakni PT Riau Petroleum. Mereka mempertanyakan sejauh mana kontribusi riil perusahaan daerah tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat luas.

"Masyarakat Riau harus tahu ke mana larinya dana PI 10 persen itu. Kami tidak ingin dana dari kekayaan alam ini hanya menjadi bancakan elite atau menguap di internal BUMD tanpa dampak nyata bagi rakyat kecil," tegas koordinator lapangan dalam orasinya.

Selain masalah anggaran, HMI juga menyuarakan kondisi lingkungan yang kian memprihatinkan akibat eksploitasi sumber daya alam yang masif. Mahasiswa menekankan tiga poin utama terkait kelestarian ekosistem, yaitu Audit Perizinan: Mendesak DPRD Riau melakukan evaluasi terhadap perusahaan yang beroperasi di kawasan hutan tanpa izin pelepasan yang jelas; Pencemaran Limbah: Menuntut pertanggungjawaban perusahaan migas dan sawit yang diduga mencemari aliran sungai dan tanah ulayat masyarakat adat dan Mitigasi Karhutla: Meminta komitmen serius dalam pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang kerap menjadi momok tahunan.

Tidak hanya soal lingkungan dan uang, massa aksi juga membawa isu ketenagakerjaan. Mereka mendesak agar perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Riau mematuhi regulasi mengenai prioritas tenaga kerja lokal. Hal ini dinilai penting agar masyarakat tempatan tidak hanya menjadi penonton di tengah melimpahnya kekayaan alam daerahnya sendiri.

Perwakilan DPRD Riau Kaderismanto didampingi Ketua Komisi III Edi Basri yang menemui massa menyatakan akan menampung seluruh aspirasi tersebut. Pihak legislatif berjanji akan menindaklanjuti tuntutan ini melalui rapat dengar pendapat (RDP) dengan instansi terkait dan pihak BUMD untuk mengklarifikasi masalah transparansi anggaran.

Aksi yang berlangsung di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian ini berjalan kondusif. Meski demikian, mahasiswa menegaskan akan kembali dengan massa yang lebih besar jika tuntutan mereka terkait transparansi MBG, kinerja BUMD, dan perbaikan tata kelola lingkungan tidak segera dipenuhi.***(red)

foto:gegas.co