Riauterkini-BANDAR SERI BEGAWAN– Indonesia menyerukan Asia-Pasifik untuk memperkuat kerja sama regional kepada para menteri dari seluruh kawasan yang berkumpul di Brunei Darussalam hari ini guna menegosiasikan kolaborasi dan prioritas aksi dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO).

Sesi ke-38 Konferensi Regional FAO untuk Asia dan Pasifik (APRC38) bertepatan dengan waktu kritis bagi sistem agripangan yang menghadapi tekanan kian besar dari ketegangan geopolitik dan dampak iklim. Konferensi ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas pertanian kawasan guna meningkatkan ketahanan pangan bagi semua, terutama dalam memastikan bahwa petani kecil merasakan manfaat teknologi dan perdagangan.

Saat membuka konferensi ini, Putra Mahkota Brunei Yang Mulia Pangeran Haji Al-Muhtadee Billah ibini Yang Mulia Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah menyerukan kepada Negara Anggota untuk bekerja sama guna meningkatkan ketahanan dan keamanan pangan di kawasan tersebut.

“Kita bertemu di waktu yang penting. Sistem pangan di seluruh wilayah berada di bawah tekanan yang meningkat; perubahan iklim telah memengaruhi cara kita menanam dan memproduksi pangan, ekosistem alami telah tertekan, dan rantai pasokan masih rentan,” katanya.

“Kita tidak dapat mengabaikan konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah yang terus mengganggu perdagangan global dan pasar energi. Dengan latar belakang ini, ketahanan pangan harus tetap menjadi fokus upaya kolektif kita,” lanjutnya, menambahkan bahwa tantangan masih dapat diatasi meski signifikan.

Naiknya harga energi dan pupuk, penurunan pendapatan dari ekspor pertanian ke negara-negara Timur Tengah, dan ketidakpastian yang berkelanjutan yang disebabkan oleh konflik tahun 2026 di Timur Tengah meningkatkan volatilitas di pasar komoditas pertanian dan tekanan inflasi global. Belum lagi, tekanan jangka panjang dari dampak iklim semakin intensif, termasuk kekeringan, banjir, cuaca ekstrem, serta degradasi lahan dan air.

“Kita harus membangun ketahanan dari dalam, karena tidak ada bantuan eksternal yang akan berkelanjutan tanpa kemauan kolektif kita sendiri,” kata Direktur Jenderal FAO, Qu Dongyu, dalam sambutannya pada pertemuan utama Menteri pada hari Kamis.

Qu mencatat bahwa Asia-Pasifik, yang mencakup lebih dari separuh populasi dan produksi pangan dunia, telah membuat kemajuan luar biasa dalam produktivitas pertanian, perdagangan, dan inovasi teknologi. Namun, kawasan ini juga memiliki jumlah populasi yang mengalami kerawanan pangan lebih besar dibandingkan kawasan lainnya.

“Sumber daya publik saja tidak akan cukup,” katanya, mendesak para peserta konferensi untuk terlibat dalam pembicaraan mengenai pembiayaan dan investasi sistem agripangan, yang menjadi pusat beberapa dialog meja bundar di APRC38.

Qu merujuk pada “peluang yang belum pernah ada sebelumnya” bagi kawasan ini dengan memanfaatkan sains dan inovasi, digitalisasi, investasi, dan kemitraan, guna meningkatkan perdagangan surplus pertanian dan produk bernilai tambah mereka—mengingat bahwa semakin banyak negara di kawasan ini yang keluar dari status Negara Kurang Berkembang serta memiliki basis ketahanan pangan yang lebih kuat.

Negara Anggota yang berpartisipasi dalam konferensi akan menunjukkan tema dan area prioritas regional dan lokal yang perlu dipertimbangkan FAO saat menyiapkan Program Kerja dan Anggaran untuk periode dua tahun berikutnya, serta menyelaraskannya dengan Kerangka Strategis FAO, Rencana Jangka Menengah, dan kerangka kerja pemrograman negara.

Perkuat Kerja Sama Selatan-Selatan guna tingkatkan skala solusi yang telah ada

Dalam konferensi tersebut, Ali Jamil, Plt. Direktur Jenderal Perkebunan di Kementerian Pertanian Republik Indonesia mengatakan bahwa Indonesia sedang menjajaki reformasi struktural dan penguatan tata kelola untuk menempatkan petani sebagai pusat dari transformasi sistem pangan dan pertaniannya.

Pertanian merupakan pusat perekonomian Indonesia, menyumbang sekitar 14% dari PDB dan menopang kehidupan lebih dari 40 juta orang, yang mayoritasnya adalah petani kecil.

Gambaran serupa juga terjadi di seluruh Asia-Pasifik. Petani kecil di kawasan ini, yang mencakup 80 persen dari seluruh produsennya, menghasilkan 54 persen dari produksi pertanian dan perikanan global.

“Indonesia mengusulkan untuk menjajaki wadah transformasi sistem pangan sub-regional Asia Tenggara untuk meningkatkan koordinasi, menukar pengetahuan, dan mendukung pembiayaan, termasuk melalui Kerja Sama Selatan-Selatan,” tambah Ali.

Negara Anggota FAO di Asia dan Pasifik, termasuk Indonesia, telah sangat aktif dalam berbagai inisiatif FAO yang mendukung solusi lokal.

“Di seluruh Asia dan Pasifik, negara tidak lagi hanya menjadi penerima solusi,” kata Qu, menekankan bagaimana kisah sukses, seperti yang telah dicapai oleh Kerja Sama Selatan-Selatan, mencerminkan “semangat kemitraan yang bermartabat” yang mendefinisikan kawasan tersebut.

“Negara-negara ini adalah penyedia keahlian, teknologi, inovasi kebijakan, dan model pembiayaan.”

Konferensi Regional bahas upaya atasi tantangan di masa depan

Agenda APRC38 mencakup penguatan akses terhadap pangan bergizi dan terjangkau – yang relatif lebih mahal di Asia-Pasifik dibandingkan dengan rata-rata global – mempercepat praktik pertanian rendah emisi dan berkelanjutan, memfasilitasi perdagangan dan integrasi pasar, serta memobilisasi pembiayaan dan investasi domestik dan internasional untuk petani kecil.

Dalam pertemuan meja bundar tingkat menteri, terdapat sesi yang berfokus pada penguatan sistem pangan akuatik yang tangguh dan inklusif, mempercepat pendekatan bioekonomi berkelanjutan, dan mempercepat jalur investasi agribisnis melalui inisiatif Hand-in-Hand FAO.

Inovasi yang mengabaikan petani kecil bukanlah inovasi, melainkan pengucilan, kata Qu, mengingat lanskap yang didominasi petani kecil berada di bawah banyak tekanan, seperti kelangkaan air dan pengambilan air berlebihan serta defisiensi nutrisi. Degradasi lahan juga amat mengkhawatirkan di kawasan ini.

Di saat yang sama, kawasan ini akan mengalami penambahan populasi sebanyak 200 juta orang yang memerlukan pangan pada tahun 2050. Artinya, akan ada peningkatan kebutuhan atas alat-alat peningkat produktivitas, mulai dari benih unggul dan prakiraan cuaca hingga layanan konsultasi digital, metode pertanian presisi untuk menghemat air di Delta Mekong, rantai dingin bertenaga surya untuk mengurangi kerugian pasca panen di Asia Selatan, dan pertanian padi rendah emisi.

“FAO sepenuhnya berkomitmen untuk mendukung Anda,” kata QU kepada para menteri. “Kita harus bertindak sekarang, dengan keberanian dan kreativitas.”***(rls)

Forum Pangan Asia-Pasifik (APFF) pertama dibuka di Brunei Darussalam pada Rabu (22/04), mempertemukan para menteri, mitra pembangunan, lembaga keuangan, pemimpin sektor swasta, ilmuwan, inovator, petani perempuan, dan anak muda untuk mempercepat transformasi sistem agripangan di seluruh kawasan. (FAO)