Riauterkini - RENGAT - Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) menindaklanjuti informasi terkait dugaan pelanggaran dalam penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Biosolar di SPBU 14.293.6112, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.

Berdasarkan informasi awal yang diterima, terdapat indikasi ketidaksesuaian dalam proses penyaluran BBM di SPBU 14.293.6112, Kabupaten Indragiri Hulu. Saat ini, pihak Kepolisian Resor Indragiri Hulu tengah melakukan pendalaman lebih lanjut untuk memastikan kondisi yang terjadi.

Fahrougi Andriani Sumampouw Area Manager Communication, Relations & CSR Regional Sumbagut PT Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa seluruh SPBU wajib menjalankan penyaluran BBM, khususnya BBM subsidi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Praktik di luar ketentuan, termasuk adanya permintaan imbalan, tidak dapat ditoleransi.

"Sebagai tindak lanjut, SPBU juga akan dikenakan sanksi berupa penggantian selisih subsidi serta skorsing penyaluran BBM jenis Biosolar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara, operator yang bersangkutan telah diberikan sanksi internal hingga pemberhentian karena tidak mencerminkan komitmen perusahaan dalam mendistribusikan energi secara tepat sasaran," ujarnya.

Ditekankannya, pihaknya telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum setempat untuk memantau perkembangan proses hukum yang sedang berlangsung.

Sebelumnya, pihak SPBU juga telah melakukan sosialisasi dan penegasan kepada seluruh operator terkait prosedur dan ketentuan penyaluran BBM, serta telah menyampaikan bukti pendukung kepada pihak kepolisian sebagai bagian dari proses penanganan kasus.

"Kita berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan terhadap Lembaga penyalur BBM dan LPG serta memastikan distribusi BBM bersubsidi dapat berjalan tepat sasaran dan sesuai ketentuan guna memenuhi kebutuhan masyarakat," pungkasnya.***(Arl)