Riauterkini-PEKANBARU- Bantahan dakwaan (eksepsi) yang diajukan Gubri non aktif, Abdul Wahid yang menjadi terdakwa atas perkara korupsi suap permintaan fee sebesar 5 persen atas penambahan anggaran 2025, kandas ditangan hakim. Alih alih berharap bisa lepas dari dakwaan jaksa tak dapat dikabulkan hakim.

Penolakan eksepsi terdakwa Abdul Wahid itu disampaikan majelis hakim yang diketuai Delta Tantama SH MH, pada sidang putusan sela Rabu (8/4/26).

Dalam amar putusan majelis hakim menyatakan pertimbangan pertimbangannya bahwa bantahan atas dakwaan terdakwa tak dapat diterima.

" Menolak semua bantahan dakwaan yang diajukan terdakwa dan meminta Jaksa penuntut umum KPK, Dian Budiman Abdul Karib SH MH, untuk menghadirkan saksi saksi pada sidang berikutnya pada hari Kamis tanggal 16 April mendatang," ucap Delta.

Dalam perkara ini terdakwa Abdul Wahid bersama dua bawahannya terdakwa, Muhammad Arief Setiawan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Riau, dijerat dengan Pasal 12 huruf e dan /atau Pasal 12 huruf f dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c KUHP

Untuk diketahui, Abdul Wahid Cs diamankan tim KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada tanggal 3 November 2025 lalu di Kota Pekanbaru.

OTT tersebut bermula dari hasil pertemuan Sekretaris Dinas PUPR-PKPP Riau Ferry Yunanda dengan enam Kepala UPT Wilayah I-VI Dinas PUPR-PKPP Riau, pada Mei 2025 disalah satu cafe.

Pertemuan tersebut membahas kesanggupan pemberian fee sebesar 2,5 persen yang akan diberikan kepada Abdul Wahid selaku Gubri.

Fee sebesar 2,5 persen atas penambahan anggaran 2025 yang akan dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPR-PKPP Riau yang semula Rp71,6 miliar menjadi 177,4 miliar. Terjadi kenaikan Rp106 miliar.

Hasil pertemuan itu dilaporkan ke Kepala Dinas PUPR-PKPP Muhammad Arief Setiawan. Oleh Arief, fee tersebut dinaikkan menjadi 5 persen atau sebesar Rp7 miliar.

Bagi yang tidak menuruti perintah tersebut, diancam dengan pencopotan ataupun mutasi dari jabatannya. Di kalangan Dinas PUPR-PKPP Riau, permintaan ini dikenal dengan istilah 'jatah preman'.**(har)