Riauterkini-SIAK – Bupati Siak, Afni Z, melantik 60 Pejabat Administrator (Eselon III) dan Pejabat Pengawas (Eselon IV) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak, Kamis (12/3/2026). Prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat ini dipusatkan di Balairung Datuk Empat Suku, Kompleks Abdi Praja, Kediaman Bupati Siak.
Acara tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Siak Syamsurizal, Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Mahadar, para Asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta jajaran Kabag dan Kabid di lingkungan Pemkab Siak.
Bupati Afni Z menegaskan, komposisi jabatan di Indonesia saat ini telah mengalami perubahan fundamental. Ia menyebutkan bahwa pelantikan ini merupakan hasil dari proses administrasi yang panjang dan ketat melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Pelantikan hari ini sudah melalui proses yang rumit dan surat menyurat yang intens dengan BKN. Kita mulai menerapkan Manajemen Talenta. Ke depan, tidak ada lagi sistem job fit konvensional untuk eselon II, semua berbasis sistem merit dan kolom talenta," tegas Bupati Afni.
Ia juga berpesan kepada para ASN agar lebih profesional dan mengutamakan integritas.
"Bagi yang sudah masuk di kolom 8 atau 9, percaya diri saja. Anda layak dilantik karena kapasitas, tidak perlu lagi mencari muka di depan pimpinan," tambahnya.
Bupati perempuan pertama Siak ini juga memberikan peringatan keras terkait praktik transaksional dalam jabatan. Ia menjamin bahwa pelantikan kali ini murni berdasarkan kinerja dan kebutuhan organisasi.
"Saya pastikan tidak ada transaksional. Jika ada yang merasa dimintai uang atau menjadi korban pungli, jangan lapor ke saya, langsung lapor ke Polisi, Kejaksaan, atau KPK. Kita harus jaga kepercayaan rakyat," serunya dengan nada tegas.
Di tengah kondisi keuangan daerah yang menantang, Bupati Afni secara jujur memaparkan kondisi "jurang fiskal" yang sedang dihadapi. Ia meminta seluruh pejabat yang baru dilantik untuk langsung bekerja tanpa euforia berlebihan.
Terkait isu Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang sempat menjadi perbincangan, Bupati menegaskan pilihan pahit untuk tidak berhutang demi membayar tunjangan.
"Kabupaten lain mungkin berani berhutang untuk bayar TPP, tapi kita tidak. Biarlah kita sakit sedikit bersama-sama sekarang daripada mewariskan beban utang yang memberatkan rakyat di masa depan," jelasnya.
Beberapa nama strategis yang mengisi posisi baru di antaranya, Misnawati, sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan, Ida Royana, sebagai Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Harie Hendra Gunawan, sebagai Inspektur Pembantu Wilayah I, Dedy Novdiansyah, ST sebagai Kabid Bina Marga Dinas PU, dr. Adrian Hidayat sebagai Direktur RSUD Kelas-D Kecamatan Tualang.***(Adji)