Riauterkini-JAKARTA— Seiring dengan penerapan standar global baru tentang rantai pasok, hak asasi manusia, dan praktik lingkungan yang memengaruhi perdagangan internasional, para pemimpin bisnis dari seluruh Asia Tenggara berkumpul di Jakarta hari ini untuk meluncurkan ASEAN Responsible Business Collective, sebuah platform regional yang dirancang untuk membantu perusahaan untuk tetap berdaya saing dan siap menghadapi regulasi yang berubah dengan cepat.

Didanai oleh Pemerintah Jepang, platform ini didukung oleh United Nations Development Programme (UNDP), dan bertujuan untuk mempertemukan perusahaan, asosiasi industri, dan perwakilan diplomatik dari seluruh kawasan ini. ASEAN kini merupakan ekonomi terbesar kelima di dunia, dengan PDB gabungan melebihi 4 triliun Dolar AS, dan memainkan peran sentral dalam jaringan produksi global yang mencakup elektronik, minyak kelapa sawit, garmen, mineral, dan layanan digital.

Pada saat yang sama, persyaratan uji tuntas dan transparansi baru di pasar utama seperti Uni Eropa dan Jepang mengubah cara pemenuhan akuntabilitas perusahaan. Bagi negara-negara dengan ekonomi yang tergantung pada ekspor seperti Indonesia, yang mencatatkan ekspor lebih dari 200 miliar Dolar AS dalam beberapa tahun terakhir, pemenuhan ekspektasi ini semakin terkait dengan akses pasar yang berkelanjutan.

“Pertanyaan bagi perusahaan-perusahaan di Asia Tenggara bukan lagi apakah ekspektasi global sedang berubah, karena ekspektasi tersebut telah berubah,” kata Sara Ferrer Olivella, Kepala Perwakilan UNDP di Indonesia. “Pertanyaan sebenarnya adalah bagaimana bisnis memiliki kapasitas untuk beradaptasi dengan cepat terhadap standar global yang berubah dengan cepat dan tetap berdaya saing untuk mengakses pasar seperti Uni Eropa dan Jepang. ASEAN Responsible Business Collective mengedepankan kerja sama untuk menemukan solusi praktis dan beralih dari komitmen ke implementasi.”

Tidak seperti forum kebijakan tradisional, ASEAN Responsible Business Collective dirancang sebagai forum di mana perusahaan dapat mengatasi tantangan operasional nyata, mulai dari ketelusuran rantai pasok hingga mekanisme pengaduan dan tata kelola perusahaan. Acara peluncuran tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan bisnis seperti Global Compact Networks dari Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, Kamar Dagang Vietnam, dan perwakilan dari kelompok industri Indonesia di bidang manufaktur, pertanian, layanan digital, pertambangan, keuangan, dan infrastruktur.

Selain peluncuran ASEAN Responsible Business Collective, sorotan utama acara tersebut adalah sesi tentang penelitian terbaru UNDP, “Human Rights vs. Competitiveness — A False Dilemma?”, yang menganalisis 235 perusahaan global yang beroperasi di sektor berisiko tinggi. Studi tersebut tidak menemukan bukti bahwa kinerja hak asasi manusia yang lebih kuat merugikan hasil keuangan.

Sebaliknya, berdasarkan temuan penelitian, perusahaan dengan praktik hak asasi manusia yang lebih kuat lebih efisien dalam mengubah aset mereka menjadi keuntungan, menunjukkan bahwa rantai pasok yang dikelola dengan lebih baik dan perlindungan pekerja yang lebih kuat dapat memperkuat kinerja bisnis. Temuan ini menantang asumsi lama bahwa bisnis yang bertanggung jawab melemahkan daya saing dan sebaliknya menunjukkan bahwa penghormatan hak asasi manusia dapat memperkuat efisiensi operasional dan ketahanan jangka panjang.

Kazuo Chujo, Wakil Kepala Misi Jepang untuk ASEAN menyambut baik inisiatif ini, dengan menyatakan, “Karena saat ini kita menghadapi tantangan yang rumit dan tidak dapat diprediksi, ketahanan dan keberlanjutan ekonomi di kawasan ASEAN, yang didukung oleh rantai pasok yang kuat dan terpercaya, menjadi semakin penting. Diskusi hari ini, termasuk pembelajaran bersama dalam peer-platform, akan menjadi langkah penting untuk mengatasi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam konteks global.”

Seiring langkah ASEAN untuk terus memposisikan diri sebagai pusat jaringan manufaktur dan investasi utama, peluncuran ASEAN Responsible Business Collective menandakan upaya regional yang terkoordinasi untuk membantu perusahaan memenuhi standar global yang terus berkembang dan pada saat yang sama menjaga pertumbuhan dan kredibilitas di pasar internasional.***(rls)