Riauterkini-PELALAWAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan menggelar Rapat Paripurna Penyampaian dan Penyerahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Rabu (10/12/2025). Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Pelalawan, Tengku Azri Wardi, ST, dan dihadiri 27 dari 40 anggota dewan.

Wakil Bupati Pelalawan, H. Husni Tamrin, SH., MH., dalam pidatonya menyampaikan bahwa penyusunan Ranperda APBD 2026 merupakan bagian dari siklus perencanaan dan penganggaran daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD.

“Hingga tahun anggaran 2026, penyusunan APBD ini menindaklanjuti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah disepakati bersama, tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional maupun provinsi,” kata Husni Tamrin.

Wabup menekankan bahwa APBD 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mengurangi kesenjangan sosial dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Penyusunan APBD juga menyesuaikan angka resmi dari Surat Kementerian Keuangan Nomor S-62/PK/2025 tanggal 23 September 2025 mengenai alokasi transfer ke daerah.

RAPBD Kabupaten Pelalawan 2026 yang diajukan senilai Rp1.650.335.781.906, dengan rincian pendapatan daerah sebesar Rp411.455.591.906 dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Rp1.238.880.190.000 dari pendapatan transfer. Sementara pengeluaran daerah ditetapkan sama, yaitu Rp1,65 triliun.

Dibandingkan dengan APBD murni 2025, RAPBD 2026 mengalami penurunan sebesar Rp348,34 miliar.

Husni juga menyampaikan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) telah dicantumkan dalam rancangan, dan seluruh perhitungan anggaran dijabarkan dalam Nota Keuangan yang akan disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan.

“Penyempurnaan dan pembahasan bersama DPRD sangat kami harapkan agar Ranperda APBD 2026 dapat memenuhi prinsip keberpihakan kepada rakyat dan menyentuh permasalahan pokok pembangunan. Kerjasama yang telah terjalin merupakan modal penting untuk mengatasi tantangan dalam pembangunan daerah,” ujar Wabup.

Rapat paripurna ini menjadi tahapan awal pembahasan RAPBD 2026 sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah.***(ang)