Riauterkini - TELUKKUANTAN - Sebanyak 143 Desa di Kuansing, sudah menerima penyaluran Dana Desa (DD) tahap II tahun 2025 dari 218 Desa se Kuansing, Jumat (17/10/2025) lalu.

"Penyalurannya sudah di atas 50 persen lebih," ujar Plt. Kadis Sosial PMD Dody Fitriawan, S.AP. MM Senin (20/10/2025) pagi di Telukkuantan.

Dari 143 Desa yang sudah disalurkan tinggal lagi 75 Desa yang sedang berproses penginputan melalui aplikasi, kemudian baru diverifikasi di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Rengat.

"Siap penginputan diaplikasi, baru diverifikasi KPPN. Kemudian hasil verifikasi baru direkomendasikan KPPN ke BPKAD untuk pencairan melalui rekening masing-masing desa," kata Dody Fitriawan.

Sementara untuk kelurahan kata Dody, anggarannya masuk dalam plot Kecamatan melalui Kantor Camat.

DD sendiri adalah alokasi anggaran dari pemerintah pusat yang penggunaannya berbeda dengan Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan alokasi anggaran APBD Kabupaten Kuansing.

"Kalau dana ADD diperuntukan gaji perangkat desa, operasional dan pelayanan publik," jelasnya.

Sedangkan DD diperuntukkan untuk keberlanjutan program pembangunan desa, seperti infrastruktur desa, penanggulangan kemiskinan melalui bantuan langsung tunai, program ketahanan pangan, pengembangan potensi dan keunggulan desa dan lainnya.

"DD, sudah dijelaskan penggunaannya oleh pemerintahan desa," katanya.

DD harus digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi hal utama dalam pengelolaan, serta harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan.

Dana Desa katanya, memiliki peran penting dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Karena itu, setiap rupiah yang dikeluarkan harus berorientasi pada hasil dan manfaat nyata bagi warga.

"Dana Desa bukan sekadar urusan pencairan dan belanja, tapi harus menghasilkan perubahan positif di desa," sebutnya.

Seperti pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan pelayanan sosial, ketahanan pangan, kemiskinan, potensi keunggulan desa hingga pengembangan ekonomi lokal.*** (Jok)