Riauterkini-PEKANBARU- Konsultasi terkait pembangunan Jembatan Pulau Bengkalis–Pulau Sumatera kembali dibahas pada Jumat (24/1/2025) di Bagian Kerja Sama dan Perbatasan, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Konsultasi ini melibatkan sejumlah pihak, termasuk Komisi I DPRD Kabupaten Bengkalis.

Ketua Komisi I DPRD Bengkalis, Tantowi Saputra Pangaribuan, menyatakan pentingnya kejelasan terkait progres pembangunan jembatan tersebut. “Kami ingin memastikan siapa investor yang bersedia membangun jembatan ini dan bagaimana negosiasi yang telah dilakukan. Selain itu, kami juga ingin mengetahui apakah jembatan ini nantinya akan dikenakan tarif atau tidak,” ungkapnya.

Tantowi menegaskan bahwa proyek ini harus berjalan dengan jelas dan transparan, sehingga tidak berakhir seperti perencanaan pembangunan Pelabuhan Internasional di Buruk Bakul, Kecamatan Bukit Batu, yang hingga kini belum terealisasi.

“Masyarakat butuh kepastian, jangan sampai proyek ini muncul hanya karena memasuki musim politik,” tambahnya.

Selain itu, ia meminta agar eksekutif melibatkan legislatif dalam proses pembangunan jembatan tersebut.

“Keterlibatan DPRD sangat penting agar kami dan masyarakat mengetahui sejauh mana progresnya. Hal ini juga sejalan dengan Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Sama Daerah,” jelas Tantowi.

Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Bengkalis, Surya Riski, menyampaikan kekhawatirannya terhadap lambannya perkembangan proyek ini. “Melihat tahapan saat ini, saya rasa masih terlalu jauh dari harapan. Saya berharap ini bukan sekadar wacana semata,” katanya.

Konsultasi ini bertujuan memperbarui informasi terkait kerja sama dengan investor asing yang disebut akan mendanai pembangunan jembatan. DPRD Bengkalis menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proyek ini demi kepentingan masyarakat.***(dik/rls)