Riauterkini-PEKANBARU-Perkara korupsi pengadaan bahan bakar minyak (BBM) dan belanja transportasi darat di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Rokan Hulu (Rohul) yang merugikan negara sebesar Rp 6,2 miliar. Senin (8/7/24) pagi kembali digelar di Pengadilan tipikor Pekanbaru.

Sidang dengan agenda eksepsi tersebut, jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Rokan Hulu (Rohul), Galih SH hanya menghadirkan terdakwa Herry Islami ST MT, mantan Kepala Dinas Perumahan Kawasan dan Pemukiman (Perkim) Rohul.

Sementara satu terdakwa lagi, Joshua Tobing, Direktur PT Esa Riau Berjaya, selaku kontraktor tidak dihadirkan kepersidangan, karena terdakwa Joshua tidak mengajukan eksepsi.

Berdasarkan dakwaan jpu, Galih SH dan Agung Arda Putra SH dalam persidangan yang dipimpin majelis hakim Jimmy Maruli SH terungkap, bahwa perkara dugaan korupsi pengadaan BBM jenis solar tahun 2019 hingga 2021, terdakwa Herry Islami secara bersama dengan Joshua Tobing (penuntutan terpisah) dan saksi Hamdani, S.T alias Dani Bin Anwar Bey terkait pemberian SPK/Kontrak pengadaan langsung lelang belanja bahan bakar minyak/gas dan belanja sewa sarana mobilitas darat pada dinas perumahan dan kawasan permukiman T.A 2019 hingga tahun 2021.

Perbuatan terdakwa secara bersama sama dengan terdakwa Joshua Tobing didakwa telah memperkaya diri sendiri maupun orang lain, yang menyebabkan terjadinya kerugian negara sebesar Rp 6.208.041.462.

Atas perbuatannya, terdakwa dijerat Pasal 2 , Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1.**(har)