Riauterkini - PEKANBARU - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perhimpunan Guru Swasta (PGS) Provinsi Riau sudah dilantik. Husaimi Hamidi yang juga anggota DPRD Riau dipercaya memimpin DPW PGS untuk periode periode 2023-2028.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Kamsol selaku mewakili Gubernur Riau Edy Natar Nasution hadir sekaligus melantik kepengurusan DPW PGS. Pelantikan yang digelar di Gedung Dharma Wanita, Jalan Diponegoro ini juga disaksikan Ketua DPRD Riau Yulisman. Kemudian Kabid SMA Disdik Riau Pahmizan.

Usai dilantik, Husaimi Hamidi menyebutkan kualitas guru swasta tak kalah dibanding guru negeri, hanya saja saat ini keberadaan mereka terabaikan akibat kurangnya minat siswa yang mendaftar ke sekolah swasta.

"Ini menjadi tanggungjawab saya sebagai ketua. Dan setelah ini kita akan menggelar rapat kerja bersama seluruh pengurus, karena kesenjangan antara guru swasta dan negeri ini bagaikan langit dan bumi," kata Husaimi.

Disebutkan Husaimi, pihaknya ingin kesejahteraan itu disamaratakan, karena posisi seluruh guru juga sama-sama untuk mencerdaskan generasi bangsa.

"Mereka itu sama-sama mendidik anak bangsa kenapa mereka diabaikan. Saya meminta doa restu supaya bisa mengemban amanah ini dengan baik, sehingga guru dan sekolah swasta ini memiliki kualitas yang luar biasa," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau, Kamsol mengatakan atas nama Pemprov Riau dirinya memberikan apresiasi perhimpunan guru swasta yang hari ini sudah resmi dilantik.

Diharapkan, melalui perhimpunan ini, para guru swasta bisa lebih meningkatkan sinergitas dalam rangka meningkatkan kualitas mutu pendidikan.

Selain itu, melalui wadah ini juga engan bisa lebih cepat menyampaikan informasi terkait perkembangan pola pendidikan. Kemajuan zaman dalam tekhnologi misalnya, harus tetap sejalan. Karena itu, para guru swasta mau pun berstatus negeri wajib menyesuaikan perubahan dengan cepat.

"Dengan dengan tranformasi tekhnologi 4.0, mau tidak mau kita harus cepat menyesuaikan perkembangan yang terus berkembang. Karena itu, dengan adanya perhimpunan ini, Pemerintah Provinsi bisa lebih mudah merangkul dan bersinergi dalam meningkatkan kualitas pendidikan," ungkap Kamsol.

Lanjutnya, pemerintah tidak pernah membatasi sesuatu yang bersangkutan dengan peningkatan mutu. Tetapi justru berupaya meningkatkan standar kualitas guru termasuk sarana dan prasarana.

Disisi lain, terkait Bantuan Dana Operasional Daerah (Bosda) ke sekolah swasta, Kamsol menyebutkan Pemerintah Provinsi berencana akan menyalurkan pada semester ini, namun belum dapat direalisasikan karena tidak dapat direvisi pada peraturan sebelumnya.

"Kan dananya sudah ada pertahun, jadi kita mulai di tahun 2024. Nanti BOS Afirmasi itu akan disalurkan kepada pembiayaan anak tak mampu baik penerima PKH, PKN atau KIP. Jadi mereka bisa masuk sekolah swasta secara gratis sama dengan anak negeri," kata Kamsol.

Mengingat kapasitas kuota afirmasi yang diberikan oleh sekolah negeri tidak sebanding dengan jumlah tamatan SMP. Jadi, kata Kamsol kelebihan tersebut dapat ditampung di sekolah swasta.

"Afirmasi tu tak hanya anak tak mampu aja masuk disitu, ada hafiz dan bakat dibidang tertentu juga. BOS di sekolah swasta itu ada Rp25 miliar, kalau peruntukannya tepat sasaran, satu anak Rp5 juta berarti sudah 5000 anak yang bisa ditampung," ungkapnya.

"Kita susun dulu regulasinya. InsyaAllah kalau ada bonus nanti kita tambah untuk sekolah swasta itu seragam. Tahun 2024, kita perbaiki dulu Pergub tentang PPDB dan Pergub tentang Bosda," tambah Kamsol. ***(mok)